Reformasi TNI
Pegiat: Kebijakan Pemerintah Hambat Reformasi TNI
Kecenderungan melibatkan TNI terlihat dalam 41 nota kesepahaman antara militer dan sejumlah kementerian.
arsip tempo : 172203636680.
JAKARTA — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menganggap perubahan struktural TNI masih menyisakan sejumlah masalah. Al Araf, Direktur Imparsial, mengatakan bahwa hambatan terbesar justru berasal dari pemerintahan, yang menginginkan perluasan kewenangan militer. Contohnya adalah penyusunan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Menurut dia, regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
