JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi menerapkan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional, awal tahun depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan asesmen nasional ini menjadi penanda perubahan evaluasi tentang pendidikan.
"Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input proses dan hasil," kata Nadiem.
Ada tiga rumusan yang dirancang dalam evaluasi berbasis asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nadiem menjelaskan, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek tersebut menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karier yang hendak mereka tekuni di masa depan.
Menurut Nadiem, fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak akan mengecilkan arti penting mata pelajaran. Sebab, kemampuan ini justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tulisan, angka, atau secara kuantitatif. "Kemampuan literasi dan numerasi akan berdampak pada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid," ujarnya.
Adapun survei karakter dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar sosial emosional. Ada enam indikator dalam survei karakter ini, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Terakhir, survei lingkungan belajar, digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
Hasil asesmen nasional nantinya akan menjadi acuan kementerian untuk memetakan dasar kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Nadiem menegaskan, tidak ada konsekuensi yang diterima sekolah ataupun murid dari hasil asesmen tersebut. Bahkan Kementerian Pendidikan akan membantu sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk melakukan perbaikan. "Dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan sekolah di daerah," ucap Nadiem.
Proses pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional sudah melalui pengkajian selama setahun terakhir. Hasil pengkajian itu, ujian nasional dianggap tidak relevan lagi karena sudah tak menjadi penentu kelulusan siswa. Meski begitu, di kalangan guru dan kepala sekolah, ujian nasional yang berbasis penguasaan materi pelajaran tetap dianggap sebagai penentu prestasi. Dengan demikian, tak sedikit yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan hasil terbaik.
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema, mengatakan keberadaan asesmen nasional menjawab absennya peran pemerintah dalam mengevaluasi satuan pendidikan. Selama ini, kata Doni, evaluasi satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Padahal Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Menurut Doni, dengan penerapan asesmen nasional, Kementerian Pendidikan tetap harus mengevaluasi hasil belajar siswa. Ia mengatakan pemerintah tetap memerlukan skema ujian yang bisa digunakan untuk mengetahui kompetensi siswa secara individu.
Sedangkan asesmen nasional hanya bisa digunakan untuk memetakan satuan pendidikan. "Asesmen nasional tidak memiliki kesamaan dengan ujian nasional dari sisi tujuan, penyelenggaraan, metode pelaksanaan, konstruk item tes, dan tingkat," kata Doni.
MAYA AYU PUSPITASARI
Acuan Asesmen Nasional Bukan Materi Pelajaran
