JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji mengkaji ulang pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Sejumlah teknis pelaksanaan tahapan pilkada, khususnya pada masa kampanye, perlu dikaji lagi untuk meminimalisasi terciptanya kerumunan massa.
Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 memang tidak melarang kandidat untuk menggelar pentas seni dan konser selama masa kampanye. Namun, jika kegiatan tersebut dikhawatirkan menyebabkan penularan virus, KPU akan meminta kampanye dilakukan secara daring.
"Metode kampanye perlu dikaji ulang. Kalau bisa rapat umum, konser, ditiadakan. KPU siap memastikan seluruh kampanye dilakukan via daring," kata Ilham saat rapat bersama Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.
Selain soal kampanye, Ilham mengatakan, lembaganya sudah mengatur sejumlah tahap agar pelaksanaan pilkada tidak menyebabkan penularan Covid-19. Sejak tahap pengambilan nomor urut, misalnya, KPU bakal mensosialisasi ke daerah agar tim pasangan calon tidak membawa massa.
"Kami akan memanggil tim sukses pasangan calon sebelum pengundian agar tidak mengerahkan massa pada saat pengambilan nomor urut dan penetapan calon," ujar dia.
Mengenai tahap pemungutan suara, Ilham mengatakan, KPU sudah melakukan simulasi di kantor KPU, Indramayu, dan Tangerang Selatan. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana protokol yang harus diterapkan supaya pemilihan berjalan aman dan tidak menimbulkan risiko penularan.
KPU semula mencoba memberikan jadwal per jam kepada pemilih agar tidak terjadi penumpukan. Namun, menurut Ilham, sistem ini membutuhkan waktu panjang. Padahal Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur bahwa pemungutan suara dilakukan dalam batas waktu hingga pukul 13.00. "Kalau diatur orang datang per jam, waktu tidak cukup sampai pukul 13.00," ujar dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta KPU mengubah Peraturan KPU tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, aturan itu masih membolehkan pasangan calon melakukan pentas seni, panen raya, atau konser musik selama masa kampanye. Menurut Tito, meski bisa dilakukan dengan syarat menjalankan protokol kesehatan, petugas akan sulit melakukan kontrol.
Untuk itu, ia meminta peraturan kampanye yang membolehkan kegiatan berkerumun sosial diubah menjadi kegiatan secara virtual. "Kalau ingin konser, lakukan virtual. Di daerah-daerah yang kesulitan dalam teknologi bisa dilakukan rapat terbatas yang pengawasannya mengikutsertakan pemangku kepentingan dan penegak hukum," ujar dia.
Selain kampanye daring, Tito mengusulkan agar para kandidat diwajibkan mengenakan alat perlindungan diri untuk mencegah penularan Covid-19, seperti masker dan hand sanitizer. Ia menilai alat kampanye semacam itu akan lebih bermanfaat ketimbang baliho. “Selain untuk meningkatkan elektabilitas, bisa untuk memasifkan sosialisasi pencegahan Covid-19,” katanya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk kelompok kerja penanganan pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan membeberkan pembentukan kelompok kerja dimulai dari Bawaslu pusat sampai Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. "Kelompok kerja ini akan melibatkan partai politik dan tim kampanye untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kesehatan," katanya.
Selain kelompok kerja, Bawaslu menyiapkan sistem pengaduan daring untuk para kandidat yang tak puas atas hasil penghitungan suara oleh KPU. Dengan adanya sistem pengaduan daring ini, kata Abhan, kandidat maupun masyarakat tidak perlu datang ke Bawaslu untuk mengadukan dugaan kecurangan atau pelanggaran lain.
MAYA AYU PUSPITASARI
14
