JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memperketat aturan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah 2020. Aturan itu bakal merinci teknis penerapan protokol kesehatan dan sanksi administratif bagi peserta pilkada yang melanggar. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh para calon kepala daerah.
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyatakan lembaganya tengah menyusun revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 ihwal kampanye calon kepala daerah. “Dari segi regulasi, KPU sedang melakukan perubahan PKPU induk (PKPU Nomor 4 Tahun 2017),” ucap Dewa kepada Tempo, kemarin.
KPU sebelumnya menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pilkada dalam kondisi wabah Covid-19. Peraturan yang diteken pada 31 Agustus lalu itu dengan cepat memanen kritik karena memperkenankan metode kampanye yang mengumpulkan massa, seperti konser atau kampanye terbuka dengan batas maksimum 100 orang.
Peraturan itu diklaim KPU merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kenyataannya, masyarakat dan peserta pilkada belum mematuhi protokol kesehatan. Ratusan calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke kantor KPU. Beberapa calon yang terinfeksi Covid-19 bahkan tetap mendatangi kantor KPU.
Menurut Dewa, sanksi administratif bakal diterapkan sebagai hasil kesepakatan antara penyelenggara pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah. “Misalnya, nanti KPU bisa memberi peringatan tertulis, bisa juga menghentikan kegiatan kampanye setelah mendapat rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum),” kata dia.
KPU juga mempertimbangkan untuk menambahkan klausul sanksi berupa pengurangan jadwal kampanye bagi peserta pilkada yang melanggar aturan. Namun KPU masih hendak memastikan ketentuan ini tidak melanggar undang-undang dan tidak mengurangi hak-hak demokrasi peserta pilkada 2020 serentak di 270 wilayah.
Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengusulkan agar konser musik pada masa kampanye pilkada 2020 ditiadakan. Kalaupun tidak bisa dibatalkan, menurut dia, penyelenggaraan konser harus dibatasi dengan perizinan ketat yang melibatkan kepolisian dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. “Masak, kerja dibatasi, tapi konser dibiarkan? Ini kan kebalik logikanya,” ucap Bagja dalam sebuah diskusi, kemarin.
Bagja mengakui kampanye rapat umum masih diperkenankan pada masa pandemi. Hanya, kebijakan ini rentan menimbulkan pelanggaran pembatasan sosial. Ia menyatakan Bawaslu akan membubarkan massa kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Bawaslu juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mengambil tindakan yang sama.
“Jika kemudian tidak bisa ditangani, bisa melibatkan tentara. Dilakukan secara persuasif dan dipulangkan ke rumah masing-masing,” kata dia.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi, Titi Anggraini, setuju dengan rencana KPU merevisi ketentuan teknis pelaksanaan kampanye dan memberlakukan sanksi. Menurut dia, konser musik bakal memicu pelanggaran yang berakibat pada meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19. “Daya tarik konser musik bisa menyedot massa, sebagaimana beberapa peristiwa sebelumnya.”
Ia mendesak KPU memantau kesiapan semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan jika tetap mengizinkan konser musik. Titi juga sepakat dengan pemberian sanksi keras bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran protokol kesehatan. Dia mengaku tak ingin insiden arak-arakan yang terjadi pada saat pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September lalu terulang.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT
13
