Akademikus meminta DPR menghentikan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

JAKARTA - Sejumlah akademikus mendesak DPR untuk membatalkan rencana pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman, yang menyatakan bakal menolak hadir jika parlemen mengundangnya dalam pembahasan kedua rancangan aturan tersebut di masa pandemi.

Upaya penola

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya