maaf email atau password anda salah


Undang-Undang Pemilu Dinilai Tak Tuntas Atur Sengketa

Pemantau mengusulkan revisi undang-undang pemilu agar sengketa tak terus berulang.

arsip tempo : 171418690269.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 171418690269.

JAKARTA - Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumay, menyatakan kasus sengketa pemilu calon anggota legislatif di Indonesia sering bermunculan pasca-pemilihan umum dilakukan. Satu di antaranya adalah kasus sengketa calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon, yang menyebabkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Gin

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan