JAKARTA - Pegiat lembaga pemantau pemilihan umum menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi biang polemik pemecatan anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting Manik, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Mereka menilai putusan MK ihwal sengketa perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc, yang mengakibatkan Evi dipecat, menimbulkan multitafsir.
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumay, menyatakan amar putusan MK memang secara tegas mengubah perolehan suara Hendri Makaluasc dari 5.325 menjadi 5.384, atau naik 59 suara. Namun putusan itu tidak menjelaskan asal-usul suara yang ditambahkan untuk Hendri Makaluasc. "Itu putusannya tidak cukup rinci dan tidak jelas suara Hendri Makaluasc asalnya dari mana," kata Hadar kepada Tempo, kemarin.
Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum itu menyatakan putusan MK juga tidak melakukan pengurangan terhadap suara milik rival Hendri Makaluasc, Cok Hendri Ramapon, yang mendapat 6.599 suara. Atas dasar itu, KPU memutuskan hanya mengikuti amar putusan MK dengan menambah suara Hendri Makaluasc tanpa disertai mengurangi suara Cok. Tak mengherankan, kata dia, Cok yang dilantik menjadi anggota DPRD Kalimantan Barat.
Hadar mengatakan Hendri Makaluasc kemudian melaporkan keputusan KPU itu ke DKPP. DKPP selanjutnya memeriksa dan memutuskan Evi beserta anggota komisioner KPU lainnya melanggar etik.
Dasar DKPP adalah hasil putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyebut suara yang dimiliki oleh Cok Hendri harus dikurangi dari 6.599 menjadi 4.185 suara. "Dalam pemilu hitungannya harus klop, ada yang ditambah berarti ada yang dikurangi," kata Hadar.
Ia mengatakan putusan MK menimbulkan multitafsir. Apalagi, kata Hadar, hakim MK tidak merinci asal-usul suara yang ditambahkan ke Hendri Makaluasc. Putusan juga tidak merinci asal tempat pemungutan suara sehingga suara Hendri Makaluasc bertambah.
Hadar mengatakan, kalau saja putusan MK menyatakan suara Cok Hendri harus dikurangi, secara otomatis Makaluasc akan dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat. "DKPP menganggap KPU tidak boleh melihat amar putusannya saja, tapi melihat putusan MK menyeluruh dan kemudian mengurangi suara Cok Hendri," kata Hadar.
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengatakan putusan DKPP tentang pemberhentian Evi harus dikaji ulang. Sebab, kata dia, KPU dan Bawaslu memiliki pandangan yang berbeda terhadap putusan MK ihwal perubahan suara Hendri Makaluasc dan Cok Hendri. "Apakah betul maksud MK soal perubahan suara itu demikian," ucap dia.
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting, kemarin, menyampaikan gugatan resmi ke DKPP. Evi juga melaporkan kasus pemberhentiannya kepada Presiden Joko Widodo dan Ombudsman. Menurut dia, putusan DKPP sangat berlebihan dan berpotensi abuse of power. "Karena itu, saya mengajukan keberatan kepada DKPP terhadap putusan DKPP," kata Evi.
Ia juga mengatakan putusan DKPP diduga melanggar prosedur karena hanya dihadiri empat orang anggota yang tidak memenuhi kuorum. Berdasarkan peraturan DKPP, rapat pleno putusan harus dilakukan tertutup dan dihadiri tujuh orang anggota DKPP. Dalam keadaan tertentu, rapat ini bisa dihadiri paling sedikit lima orang.
Evi berpandangan vonis yang dijatuhkan DKPP cacat hukum dan harus dinyatakan batal. Dia juga membantah tuduhan menjadi pengendali penuh atas putusan KPU untuk memenangkan Cok Hendri sebagai anggota DPRD. Menurut dia, putusan itu diambil melalui mekanisme rapat pleno dengan prinsip kolektif kolegial. Apalagi, putusan KPU juga dianggap telah mengikuti amar putusan MK.
Kuasa hukum Evi Novida, Fadli Nasution, mengatakan DKPP tidak berwenang secara hukum untuk melanjutkan pemeriksaan kode etik setelah Hendri Makaluasc menarik aduan dari DKPP. "Apalagi dalil-dalil dalam permohonannya belum dibacakan di hadapan persidangan. Karena itu, DKPP tidak terikat dengan pencabutan aduan itu," kata dia.
Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, tak menanggapi upaya konfirmasi ihwal putusan yang dianggap multitafsir tersebut. Panggilan telepon dan pesan yang disampaikan melalui nomor ponselnya tidak berbalas. Adapun anggota DKPP, Teguh Prasetyo, mengatakan Evi memiliki hak untuk menggugat putusan DKPP. "Mengajukan gugatan itu hak seseorang yang harus dihargai," katanya. AVIT HIDAYAT
Pemantau: Putusan MK Sebabkan Polemik Pemecatan Komisioner KPU
