JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempersilakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, menggugat putusan pemberhentian yang diterimanya ke pengadilan. Pada 18 Maret lalu, DKPP memberhentikan Evi karena dianggap melanggar kode etik dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
"Pengajuan gugatan merupakan hak seseorang yang harus dihargai," kata anggota DKPP, Teguh Prasetyo, kepada Tempo, kemarin. Ia menegaskan, DKPP tidak bisa mengubah putusan perihal pemberhentian Evi sebagai Komisioner KPU. Menurut Teguh, putusan terhadap Evi sudah final dan mengikat.
DKPP pada 18 Maret lalu memutuskan memberhentikan Evi karena terbukti mengubah perolehan suara calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon, pada pemilihan legislatif 2019. DKPP menilai KPU mengurangi suara Makaluasc dan kemudian melantik Cok Hendri sebagai anggota Dewan.
Teguh menyatakan vonis terhadap Evi berawal dari pengaduan masyarakat. Menurut dia, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawal suara rakyat. Jika lembaga ini runtuh, ujarnya, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
DKPP menilai Evi seharusnya memiliki tanggung jawab etik yang lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilihan umum lantaran menjabat Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilihan Umum. Selain itu, Evi menjabat Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat. "Ia bertanggung jawab atas perubahan suara yang dialami para calon legislator hingga penetapan calon sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat," ucap Teguh.
Menanggapi putusan tersebut, Evi menyatakan putusan DKPP tidak sah lantaran pengadu telah mencabut laporan yang menyeret namanya. Selain itu, DKPP dianggap tak adil karena tidak memberikan kesempatan kepada dirinya melakukan pembelaan. "Saya akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan putusan DKPP," ucap dia.
Evi mengklaim telah mempersiapkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa ia tak bersalah. Dia juga memberikan sanggahan atas tuduhan mengubah perolehan suara Cok Hendri maupun Makaluasc. Keputusan KPU memenangkan Cok Hendri, disebut Evi, telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, membela Evi dengan menyatakan koleganya tak pernah mengintervensi perolehan suara hasil pemilihan legislatif Kalimantan Barat. "Evi sama sekali tidak pernah berinisitif, memerintahkan, mengintervensi, atau mendiamkan perubahan perolehan suara tersebut," kata Pramono.
Ia membantah pula anggapan bahwa lembaganya secara institusional mengintervensi hasil pemilihan umum. Pramono menegaskan bahwa KPU hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat. Meski begitu, KPU untuk sementara menugasi Wakil Ketua Divisi Teknis Hasyim Asy’ari untuk menjalankan tugas-tugas Evi. BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT
Dewan Kehormatan Pemilu Berkukuh Pecat Evi Novida
