Golkar: GBHN Merusak Sistem Presidensial

JAKARTA - Tidak semua partai menyetujui rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan upaya menghadirkan kembali GBHN melalui perubahan konstitusi dapat merusak sistem presidensial yang sedang berjalan.

"Visi dan misi presiden yang merupakan kontrak rakyat dengan presiden

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya