Pemerintah Dinilai Membuat Jalur di Luar Hukum

JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat sipil bereaksi keras menanggapi keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membentuk Tim Asistensi Hukum. Mereka berencana berhimpun untuk menghadang kebijakan yang dianggap mencederai hukum dan berpotensi mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru itu.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan lembaganya sedang berkoo

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya