Pengucuran Dana Kelurahan Rawan Penyimpangan

JAKARTA – Rencana pemerintah mengalokasikan dana kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 menyisakan sejumlah persoalan. Direktur Eksekutif Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah belum memiliki landasan hukum untuk mengucurkan dana kelurahan tersebut. “Pemerintah tidak memperjelas posisi kelurahan dulu, tapi langsung loncat ke urusan uang,” ujar

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya