Pemerintah Diminta Tarik Rancangan Undang-Undang Yogya

Jakarta -- Dewan Perwakilan Daerah mendesak Kementerian Dalam Negeri agar menarik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejumlah substansinya dinilai tak seusai dengan ketatanegaraan Indonesia, bahkan ada yang mirip konsep kolonial Belanda. "Ini membahayakan karena akan merusak sistem pemerintahan. Kami minta Mendagri menarik kembali," kata anggota Komite I (Bidang Oto

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya