"Rampungkan RUU Pengadilan Korupsi"

Jakarta - Staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana, mendesak DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Molornya pembahasan dinilai akan berdampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. "Tidak ada pilihan selain mengegolkan rancangan ini," katanya dalam diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, kemarin.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seperti

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya