DPR Didesak Prioritaskan Pembahasan Pengadilan Tipikor

JAKARTA - Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan penyusunan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, DPR akan sibuk menyusun paket empat undang-undang politik.

"Kami khawatir Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor tidak jadi prioritas. Jangan sampai undang-undang tak mencantumkan masalah substansi," kata Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di Ja

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya