JAKARTA – Penyebaran wabah Covid-19 di Ibu Kota ditengarai lebih luas dibanding yang terdata oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka yang terinfeksi virus corona luput dari pendataan karena sebagian besar tanpa gejala.
Fakta itu terkuak dari riset Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), lembaga penelitian kesehatan, di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 23 November 2020 sampai 19 Februari 2021. Studi itu dilakukan dengan tes serologi pada sampel darah, serum, dan plasma untuk mengetahui keberadaan antibodi SARS-CoV-2 dari 3.196 responden di 42 RW di satu kecamatan dengan kasus tertinggi di Jakarta itu.
Hasilnya, prevalensi serologi di Tanjung Priok mencapai 29,9 persen. Jika per 19 Februari lalu kasus kumulatif Covid-19 di Tanjung Priok sebanyak 9.861 atau 2,4 persen dari total penduduk kecamatan itu, estimasi penduduk yang terinfeksi corona sekitar 118 ribu orang. “Pada periode yang sama, itu 12 kali lipat dibanding data pemerintah Jakarta saat itu,” kata peneliti dari CISDI, Olivia Herlinda, kepada Tempo, kemarin.
Pada Februari lalu, dia melanjutkan, vaksinasi Covid-19 baru dilakukan pada tenaga kesehatan. Dengan demikian, responden yang memiliki antibodi SARS-CoV-2 terbatas pada orang yang pernah terinfeksi virus tersebut.
Menurut Olivia, banyak warga Tanjung Priok yang terinfeksi Covid-19 tanpa gejala (asimptomatik) atau bergejala ringan. Walhasil, mereka tidak diperiksa atau tak menjalani tes swab polymerase chain reaction (PCR) dan akhirnya tidak terdata oleh pemerintah DKI. Padahal orang tanpa gejala bisa menularkan virus corona kepada orang lain.
Olivia berpendapat bahwa banyaknya penduduk Tanjung Priok yang terinfeksi Covid-19 dan lolos pendataan oleh pemerintah DKI menunjukkan penyebaran pandemi yang tidak terkontrol. “Penelitian ini membuktikan pelacakan kasus belum optimal,” ujarnya.
Tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan tes usap di Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasil penelitian CISDI, dia melanjutkan, tidak bisa merepresentasikan penyebaran Covid-19 di seluruh Jakarta. Namun riset itu bisa menggambarkan penularan virus corona di tempat yang karakteristiknya sama seperti Tanjung Priok, seperti permukiman padat penduduk.
Pemerintah, kata Olivia, bisa menggunakan hasil riset CISDI sebagai bahan evaluasi program testing, tracing, dan treatment (3T) yang belum optimal. “Pemerintah harus mengoptimalkan lagi 3T,” ujarnya.
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menilai hasil riset CISDI tidak bisa dijadikan gambaran penularan Covid-19 di seluruh Ibu Kota. Namun penelitian itu menegaskan minimnya kemampuan tracing DKI Jakarta. Padahal Ibu Kota memiliki kemampuan testing dan tracing yang lebih baik dibanding daerah lain.
Menurut Dicky, deteksi dini berupa pemeriksaan dan penelusuran kasus sangat krusial. “Bagaimana mau memutus penularan Covid-19 kalau kasus infeksinya saja tidak terdeteksi?” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan mempelajari hasil penelitian CISDI. Namun ia menyatakan DKI merupakan provinsi dengan tingkat pemeriksaan dan penelusuran yang lebih dibanding daerah lain.
Data DKI per 9 Juni lalu menyebutkan jumlah orang yang menjalani tes swab PCR sepekan terakhir mencapai 67.631. Angka itu jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 10.645 orang setiap pekan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Dwi Oktavia, mengatakan sebagian besar orang yang terinfeksi Covid-19 tidak mengalami gejala. Walhasil, mereka tidak mengetahui telah terjangkit virus corona. “Bisa jadi virus itu menyusup, berada di sekitar tanpa kita sadari,” ujarnya.
Pemeriksaan, Dwi melanjutkan, juga dilakukan pada orang yang memiliki gejala dan pernah berkontak erat dengan pasien Covid-19. Tujuannya agar alat pengetesan efektif dan efisien.
