JAKARTA – Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menyetarakan kualitas dan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah swasta berbiaya murah. Kebijakan ini diambil agar sekolah swasta berbiaya murah bisa disetarakan dengan sekolah negeri.
“Saat ini sudah ada sepuluh sekolah swasta yang berkolaborasi dengan sepuluh sekolah negeri,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam diskusi daring, kemarin. “Fasilitas pendidikan pun bisa dipakai bersama, gurunya pun diupayakan punya kualitas yang sama.”
Menurut Nahdiana, di Jakarta terdapat 290 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan 117 sekolah menengah atas (SMA) negeri. Namun jumlah itu tidak dapat menampung seluruh siswa lulusan sekolah dasar yang melanjutkan ke SMP negeri dan lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA negeri. Karena itu, pemerintah tetap membutuhkan peran 776 SMP swasta dan 375 SMA swasta untuk membantu penyediaan pendidikan bagi ratusan ribu anak di Ibu Kota.
Setiap tahun, kata Nahdiana, ribuan anak tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Karena itu, pemerintah mengandalkan sekolah-sekolah swasta ini agar anak tetap dapat melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya. Dia berharap, orang tua dari anak-anak yang gagal dalam PPDB bersedia untuk mendaftar ke sekolah swasta.
Orang tua di Jakarta umumnya memang berharap anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Selain karena biayanya murah, kualitas pendidikan di sekolah negeri cukup baik dan merata. Sedangkan untuk sekolah swasta yang memiliki kualitas baik, biasanya biayanya sangat mahal. Untuk mendaftar saja, orang tua harus menyiapkan uang pangkal yang nilainya tidak kecil. Itu belum termasuk sumbangan pembinaan pembelajaran (SPP) dan uang kegiatan yang dibayarkan setiap bulan.
Memang tidak sedikit juga sekolah swasta menawarkan biaya pendidikan murah. Namun sekolah-sekolah berbiaya murah ini tidak dilengkapi dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang mumpuni.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tahun lalu pernah menginisiasi program piloting untuk 21 sekolah swasta yang disandingkan dengan sekolah negeri terdekat. Program ini menggaet sepuluh SMP swasta dan sebelas SMA swasta di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dalam proyek ini, sekolah swasta bisa menggunakan semua fasilitas sekolah negeri, seperti lapangan, ruangan, dan laboratorium. Tenaga pengajar di sekolah swasta juga bisa mengikuti program pengembangan sumber daya manusia.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan pemerintah memang berhati-hati untuk memutuskan menambah daya tampung sekolah negeri. Sebab, menurut dia, sistem pendidikan di Indonesia mengkolaborasikan antara sekolah negeri dan swasta.
Hamid mengklaim bahwa pemerintah tak bisa mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menggerus jumlah siswa yang ingin masuk sekolah swasta. “Jangan sampai apa yang kami lakukan justru membuat banyak sekolah swasta gulung tikar,” kata Hamid.
Selain kualitas pendidikan, pemerintah DKI Jakarta memang memberikan sejumlah insentif bagi siswa dan guru di sekolah swasta. Dinas Sosial DKI tercatat mengalokasikan dana hibah bagi setiap guru di sekolah swasta dan madrasah sebesar Rp 500 ribu per bulan. Sedangkan para murid pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mendapat bantuan dana sebesar Rp 350-750 ribu per bulan sesuai dengan tingkat pendidikan.
FRANSISCO ROSARIANS
Dinas Pendidikan Genjot Kualitas Sekolah Swasta
