BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tanggul permanen untuk memperbaiki tanggul Sungai Citarum yang jebol. Sebab, jika tanggul tidak diperbaiki, banjir bakal menjadi musibah rutin. "Kami masyarakat Muara Gembong tidak ingin musibah tahunan ini terus berulang lagi dan lagi," kata Camat Muara Gembong Lukman Hakim, kemarin.
Lukman berharap Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melakukan perbaikan secara signifikan agar tanggul Sungai Citarum tidak gampang jebol. "Kami memohon ke pemerintah pusat supaya ada perbaikan secara permanen," ujarnya.
Lukman mengatakan, selain tanggul Sungai Citarum, pemerintah pusat juga diminta memberi perhatian untuk Sungai Ciherang. Pada musibah banjir terakhir, kata dia, luapan Sungai Ciherang turut memberi andil. "Sungai Ciherang tidak memiliki tanggul penahan, jadi air meluap. Los bablas begitu saja ke permukiman warga," katanya.
Jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Muara Gembong terjadi pada Rabu lalu. Saat itu tinggi muka air Sungai Citarum sudah melewati batas ketinggian maksimal. Air tumpah ke jalan dan permukiman penduduk. "Akses jalan putus, warga tidak bisa menuju Desa Pantai Bahagia. Sementara untuk akses menuju Desa Pantai Bakti, warga harus berputar arah melewati Jembatan Batu Jaya Karawang," kata Lukman.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya mengatakan Desa Pantai Bakti dan Desa Pantai Bahagia memang sempat terisolasi. "Kendaraan tidak bisa melintas, (hanya bisa) pakai perahu yang ada mesinnya," katanya. Menurut dia, ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa dan arusnya cukup deras.
Adeng menyebut jumlah pengungsi akibat banjir di Desa Pantai Bakti mencapai 300 orang, sedangkan di Pantai Bahagia mencapai 520 orang. Lokasi pengungsian berada di kantor desa, kecamatan, dan sekolah-sekolah di sana.
Tahun ini Kabupaten Bekasi dua kali diterjang banjir hebat. Pada banjir awal Januari lalu pemerintah menetapkan status siaga. Sedangkan pada banjir akhir Februari lalu, statusnya ditingkatkan menjadi tanggap darurat. "Status tanggap darurat kami tetapkan kemarin karena 50 plus satu wilayah terkena bencana, termasuk fasilitas umum yang tidak bisa digunakan hingga mengganggu aktivitas warga secara keseluruhan," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Cikarang, kemarin.
Status tanggap darurat itu diberlakukan mulai 25 Februari hingga 2 Maret 2020. "Tanggap darurat kami nyatakan berakhir, saat ini kondisinya sudah kondusif," ujar Eka.
Eka menegaskan, pencabutan status tanggap darurat itu tak akan mengurangi kesiapan pemerintah untuk menanggulangi bencana. Apalagi banjir masih merendam beberapa permukiman penduduk. "Masih ada empat kecamatan yang terendam air setinggi 20-80 sentimeter, yaitu Kecamatan Babelan, Pebayuran, Muara Gembong, dan Setu," katanya.
Hingga kemarin, banjir masih merendam sejumlah tempat di Kecamatan Setu dan Kecamatan Pebayuran. Pemerintah masih mengirim bantuan logistik untuk pengungsi dan mengevakuasi warga yang terisolasi.
Ketika status tanggap darurat diberlakukan, banjir merendam 20 dari total 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Sebanyak 13.771 keluarga menjadi korban. "Banjir merendam 98 titik di 41 desa yang tersebar di 20 kecamatan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi Muhammad Said. ANTARA |WARSONO | SUSENO
