Kebakaran Hutan dan Lahan 2023 Tembus 1 Juta Hektare

JAKARTA — Ada sejumlah anomali yang masih menjadi pertanyaan besar di benak Bambang Hero Saharjo setelah mencermati kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2023. Sepanjang paruh kedua tahun lalu, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor ini bolak-balik ke Sumatera dan Kalimantan sebagai ahli yang membantu upaya penindakan hukum kasus karhutla oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ataupun Kepolisian RI.

Dari pengamatan sementara Bambang, jumlah konsesi perusahaan yang terbakar pada tahun lalu ada kemungkinan tak sebanyak periode 2019, masa ketika luas karhutla mencapai level tertinggi sejak petaka serupa pada 2014 dan 2015. Namun hasil pengecekan lapangan di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan beberapa bulan terakhir menemukan indikasi bahwa area terbakar di sejumlah konsesi tersebut justru lebih luas daripada ekspektasi awal Bambang.

"Ini aneh. Ada apa? Saya juga belum tahu, perlu dianalisis lebih lanjut," kata Bambang kepada Tempo, Jumat, 26 Januari 2024. “Jumlah perusahaannya tidak banyak, tapi (area kebakarannya) luas-luas.”

Kejanggalan berikutnya, yang juga masih belum terpecahkan, adalah temuan area terbakar di konsesi korporasi-korporasi mati suri. Maksudnya, perusahaan pemegang izin terindikasi telah bertahun-tahun tak beroperasi. Sebagian di antara entitas bisnis yang tengah disoroti penegak hukum tersebut merupakan perusahaan perkebunan sawit.

“Apa motifnya? Banyak kemungkinannya, tapi saya belum masuk sejauh itu,” kata Bambang yang kerap menjadi saksi ahli pada perkara pidana dan perdata karhutla. 

Bambang Hero Saharjo. Dok. Pribadi

Selama ini dugaan motif perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla memang beragam. Membakar lahan menjadi cara membuka hutan dan lahan yang cepat serta murah. Perusahaan pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan ditengarai kerap menerapkannya ketika memperluas wilayah produksi atau mengganti tanaman lama dengan yang baru (replanting).

Sebelumnya, kepada Tempo, Bambang menyatakan pernah menemukan indikasi motif mendapatkan uang klaim asuransi di balik aksi pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan perkebunan mengasuransikan kebun dan tanaman mereka. Ketika kebun tersebut ternyata tak produktif, perusahaan disinyalir sengaja membakar agar bisa mengajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Menurut Bambang, anomali-anomali pada kasus karhutla 2023 perlu diperhatikan dengan cermat. Dari sisi penegakan hukum, kata dia, penyidik mungkin saja tetap bisa meminta pertanggungjawaban korporasi dengan pidana atau perdata atas tindakan membiarkan kerusakan lingkungan di konsesi mereka. 

Namun yang lebih bikin Bambang waswas, kebakaran yang meluas—bahkan pada lokasi yang semestinya tidak terbakar hebat—menunjukkan indikasi tak adanya perbaikan menyeluruh dalam mitigasi karhutla. Karhutla, dia mengingatkan, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi. “Tapi juga kerugian ekologis, baik ketika kebakaran terjadi maupun dampak setelahnya," kata Bambang. "Ini tantangan serius bagi target penurunan emisi yang kita janjikan kepada dunia." 

Petugas dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan berjalan menuju titik api kebakaran lahan di sisi gerbang tol Rambutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Indralaya di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 14 September 2023. ANTARA/Nova Wahyudi

Luas Karhutla 2023 Tembus 1,16 Juta Hektare

Karhutla memang kembali meluas tahun lalu. KLHK baru-baru ini memutakhirkan data SiPongi, sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan yang mereka kelola. Luas indikatif karhutla per Desember 2023 menembus 1,16 juta hektare, hampir setara dengan 18 kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Angka luasan karhutla ini bertambah dari data per Oktober 2023 yang hanya mencatat 994,3 ribu hektare.

Data terbaru ini mencatat Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan karhutla terluas sepanjang tahun lalu, yakni mencapai 190,39 ribu hektare. Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat secara berurutan menyusul dalam daftar lima provinsi penyumbang api paling luas. 

Meski Sumatera Selatan tak menjadi penyumbang karhutla terluas, wilayah administrasi pemerintahan tingkat dua di provinsi tersebut justru menempati daftar puncak di antara kabupaten dan kota lainnya. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menjadi daerah dengan area indikasi kebakaran terluas, yakni mencapai 80,02 ribu hektare. 

Dengan tambahan data terbaru ini, luas karhutla sepanjang sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 7,41 juta hektare. Angka ini merupakan akumulasi dari karhutla setiap tahun sehingga memungkinkan sebagian di antaranya merupakan area kebakaran berulang.

Angka tersebut juga tak menghitung luas karhutla pada 2014, tahun peralihan kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi. Kala itu karhutla seluas 1,77 juta hektare, yang kemudian bertambah besar pada 2015 dengan terbakarnya 2,61 juta hektare hutan dan lahan.

Kemarin, Tempo berupaya meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi ihwal data terbaru tersebut. Namun Laksmi belum merespons kiriman pesan dan panggilan telepon yang ditujukan kepadanya hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, dalam acara "Refleksi Kinerja Tahun 2023" yang digelar pada 28 Desember lalu, Laksmi menyatakan KLHK telah mengantisipasi musim kemarau 2023 dengan memperkuat patroli pencegahan karhutla, baik secara mandiri melalui Manggala Agni maupun melibatkan TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api di sejumlah daerah. Antisipasi dan penanganan karhutla juga dilakukan melalui pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Hasilnya, kata dia, karhutla 2023 bisa ditekan menjadi lebih kecil 30,8 persen dibanding karhutla 2019. "Upaya pengendalian karhutla ini adalah komitmen Indonesia dalam mencapai target Updated NDC dan Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui kerja-kerja kolaborasi di tingkat nasional, regional, dan global," kata Laksmi seperti dikutip dari siaran pers KLHK tertanggal 31 Desember 2023.

Dalam acara itu, Laksmi masih menggunakan data karhutla per Oktober 2023, yakni seluas 994,3 ribu hektare. Dengan data terbaru saat ini, praktis luas karhutla 2023 hanya berkurang 29,6 persen dibanding pada 2019, yang ketika itu seluas 1,64 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi. ANTARA/Galih Pradipta

Ancaman bagi Janji Penurunan Emisi

Pada September 2022, melalui pembaruan dokumen Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), pemerintah RI meningkatkan komitmennya dalam kampanye mencegah pemanasan suhu bumi. Dalam dokumen terbaru yang diserahkan kepada Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tersebut, pemerintah berambisi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri pada 2030. Target penurunan emisi itu bisa dinaikkan menjadi 43,2 persen jika ada dukungan internasional, seperti dalam bentuk pendanaan.

Sebagai salah satu penyumbang emisi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forest and other land use/FOLU) menjadi sasaran penurunan emisi gas rumah kaca dalam NDC. KLHK mengupayakannya melalui program mitigasi bertajuk "Indonesia's FOLU Net Sink 2030". Sektor FOLU ditargetkan berkontribusi sebesar 60 persen dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Dengan berbagai langkah mitigasi, termasuk di antaranya mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan, pemerintah berikrar menjadikan sektor kehutanan serta lahan dapat menyerap emisi lebih besar dibanding yang dilepaskannya. Targetnya, sektor emisi sektor FOLU mencapai minus 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) pada 2030.

Selama ini, pada kenyataannya, karhutla menyumbang emisi cukup besar di sektor ini. Data terbaru SiPongi KLHK mengestimasikan pelepasan emisi gas rumah kaca akibat karhutla 2023 sebesar 182,7 juta CO₂e. Jika diakumulasikan, dalam lima tahun terakhir, karhutla di Indonesia menyumbang emisi GRK sebanyak 1,08 miliar CO2e. Perlu menumbuhkan 16,2 miliar bibit pohon dalam satu dekade untuk menyerap karbon dioksida sebesar ini.

Bambang Hero Saharjo justru khawatir target penurunan emisi gas rumah kaca yang dijanjikan Indonesia kepada dunia itu berantakan jika penanganan terhadap karhutla tak progresif. Selama ini penanganan karhutla lebih berfokus pada penanggulangan kebakaran, abai terhadap pencegahan dan penegakan hukum—dua aspek yang berkaitan.

Menurut Bambang, ada celah besar pada proses penegakan hukum yang melemahkan upaya mencegah berulang serta meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Eksekusi terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla, baik dalam perkara pidana maupun perdata, membutuhkan waktu bertahun-tahun sejak diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama.  

Bambang mencontohkan sebuah perkara karhutla yang pernah ikut ditanganinya beberapa tahun lalu. Dinyatakan bersalah dan dikenai biaya ganti rugi, manajemen perusahaan tersebut mengajukan upaya hukum hingga ke Mahkamah Agung. Seluruh proses peradilan ini membutuhkan waktu lima tahun untuk selanjutnya bisa dieksekusi, termasuk pembayaran denda yang diperlukan untuk pemulihan lahan. Walhasil, kata dia, peluang untuk melakukan pemulihan lebih cepat terhadap area bekas kebakaran menjadi terhambat.

“Celakanya, pemegang konsesi yang terbukti bersalah juga tetap bisa beroperasi di atas lahan yang terbukti terbakar sehingga lahan itu pun belum sempat direstorasi, belum diberi kesempatan untuk pulih,” kata Bambang.

Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memadamkan kebakaran lahan dan hutan Gunung Arjuno dari udara (water boombing) di Pasuruan, Jawa Timur, 9 September 2023. ANTARA/Trisnadi

Bambang mengatakan kerugian akibat lambannya pemulihan terhadap hutan dan lahan yang terbakar tersebut bisa jauh lebih besar daripada nilai pelepasan emisi selama kebakaran. Selama ini, merujuk pada sejumlah perkara, pelepasan emisi karbon hanya menyumbang 0,27 persen dari total kerugian ekologi dalam kasus karhutla. Pada penghitungan kerugian ekologi akibat karhutla tersebut juga terdapat beberapa aspek lain, seperti menurunnya kapasitas hutan untuk mendaur ulang unsur hara, menyimpan air, dan mengendalikan erosi.

“Jadi jangan terjebak pada angka-angka target penurunan emisi,” kata Bambang. “Tak adanya efek jera pada penegakan hukum menjadi tantangan dalam penanganan karhutla.”

AGOENG WIJAYA