BANGKOK - Parlemen Myanmar memblokir upaya partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi untuk mengurangi peran militer dalam politik. Pada hari pertama pemungutan suara di parlemen, kemarin, untuk mengamendemen konstitusi, anggota parlemen memveto usul perubahan yang didukung oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tersebut.
Dilansir Reuters, parlemen menolak amendemen yang berupaya mengurangi jumlah anggota militer di parlemen selama 15 tahun. Parlemen juga menolak menghapus bagian yang menyebut panglima angkatan bersenjata sebagai "panglima tertinggi semua angkatan bersenjata".
Militer berperan penting dalam politik Myanmar dengan menguasai seperempat kursi di parlemen dan beberapa jabatan menteri penting, seperti menteri dalam negeri, pertahanan, dan urusan perbatasan. Mereka tidak ditunjuk presiden, melainkan oleh panglima angkatan bersenjata.
Setelah menguasai roda pemerintahan selama beberapa dekade, militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil pada 2011. Pelimpahan tersebut menandai reformasi politik dan ekonomi di Myanmar. Peran politik militer di Myanmar juga akan dikurangi, tapi secara perlahan-lahan. NLD pimpinan Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, setelah memenangi pemilihan umum pada 2015, melancarkan kampanye untuk mengubah konstitusi.
Dalam sidang pemungutan suara, anggota parlemen menolak menghapus kata "disiplin" dari definisi sistem politik negara sebagai "sistem demokrasi multipartai yang asli dan disiplin". Meski begitu, parlemen setuju akan adanya amendemen yang memungkinkan pegawai negeri menjadi bagian dari partai politik.
Belum ada komentar dari NLD terkait dengan penolakan ini. Seorang juru bicara NLD tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar. Juru bicara pemerintah juga menolak menjawab pertanyaan. Voting terhadap amendemen akan dilanjutkan hingga 20 Maret, meskipun sejumlah analis mengatakan adanya veto militer mengakibatkan mereka tidak akan berhasil.
Peraih Hadiah Nobel, Suu Kyi, saat ini berada di bawah tekanan untuk menunjukkan kemajuannya dalam reformasi konstitusi dipandang sebagai batu sandungan bagi harapan demokratis menjelang pemilihan umum pada tahun ini.
Menghadapi pemilu, NLD akan memilih kandidat pada akhir April nanti. May Win Myint, anggota Komite Eksekutif Pusat NLD, mengatakan pemilihan kandidat didasari rekomendasi dari para tetua kota untuk setiap daerah pemilihan. "Para ketua di sejumlah kota adalah pendukung partai untuk jangka panjang," ujar May.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) belum mengumumkan tanggal pemilihan, tapi pemilu diperkirakan berlangsung pada November mendatang. May mendesak anggota NLD meningkatkan dukungan. Anggota NLD bertemu di Pyinmana untuk membahas strategi dalam pemilihan umum. "Sekarang waktu yang penting bagi NLD dan partai agar tidak membuat kesalahan," katanya. Dia mengatakan semua anggota harus berkontribusi pada upaya pembangunan perdamaian yang sangat penting bagi negara demokratis. REUTERS | BBC | IRRAWADDY | SUKMA LOPPIES
