JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal memberikan berbagai keringanan perpajakan dalam waktu dekat. Sejumlah kelonggaran itu diberikan kepada dunia usaha dan masyarakat di tengah mewabahnya epidemi Covid-19. "Pembahasan sudah rampung 95 persen. Lima persen sisanya hasil koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kemarin.
Ada beberapa obyek perpajakan yang akan memperoleh keringanan dari Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mencontohkan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak karyawan. Selain itu, Sri menambahkan, ada juga pajak penghasilan pasal 22 yang terkait dengan aktivitas ekspor-impor, pajak penghasilan pasal 25 ihwal penghasilan badan usaha, dan orang pribadi wirausaha.
"Kami sedang menyiapkan mekanisme dan perhitungannya, sambil melihat pengalaman pada 2008 lalu," kata Sri, yang enggan membeberkan skema dan durasi insentif pajak tersebut. Yang pasti, ujar dia, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki simulasi perihal beberapa skenario, baik dalam waktu cepat maupun lambat, jika implementasi keringanan pajak tersebut dilaksanakan.
Stimulus perpajakan ini disiapkan Kementerian Keuangan sebagai langkah penanggulangan jangka pendek epidemi yang cukup melambatkan roda ekonomi dunia, khususnya perdagangan, rantai pasok, dan pariwisata. Bila berkaca pada diskon serupa yang diberlakukan pada 2008, dunia usaha diperbolehkan membayar PPh badan separuh tarif yang ditentukan selama dua tahun, yakni menjadi 14 persen dan 12,5 persen untuk tahun pajak 2009-2010.
Untuk mendukung pelbagai kebijakan keringanan pajak tersebut, Sri Mulyani juga mencanangkan peningkatan batas maksimal restitusi pajak menjadi Rp 5 miliar. Dalam aturan sekarang, wajib pajak badan usaha dan orang pribadi pengusaha hanya memiliki ruang pengembalian pajak sebesar Rp 1 miliar per tahun. Juru bicara Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjamin otoritas perpajakan tidak akan mempersulit administrasi pengajuan tersebut.
Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara lain berencana mengeluarkan kebijakan serupa. Melansir laman Nikkei, Amerika Serikat sedang mempersiapkan paket stimulus serupa pemotongan pajak karyawan senilai US$ 8,3 miliar atau Rp 120 triliun. Adapun Jepang mengalokasikan anggaran US$ 9,6 miliar atau Rp 134,4 triliun untuk mengurangi beban dunia usaha di tengah stagnasi bisnis akibat corona. Sementara itu, Cina juga sudah berjanji bakal memberikan insentif besar terkait dengan perpajakan dan perdagangan dalam waktu dekat ini.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Shinta Kamdani, menyambut baik berbagai keringanan pajak dan restitusi yang diwacanakan pemerintah. "Di saat sulit seperti ini, arus kas sangat penting agar perusahaan bisa terus beroperasi," kata dia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, juga berharap diskon pajak mencakup obyek pajak pertambahan nilai. Dampak corona, ujar dia, telah membikin permintaan benang jeblok. "Kami biasa ekspor benang ke Cina, tapi untuk pasar lokal juga melemah karena ada kenaikan impor garmen," kata dia.
Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, mengatakan bakal banyak sektor usaha yang merasa berhak mendapat stimulus fiskal tersebut. Tapi, menurut dia, perlu ada kepastian juga apakah stimulus ini berupa penundaan pembayaran atau memang pembebasan bayar. "Kalau ditunda, rasanya justru cuma menumpuk beban di belakang," ujar Prastowo. LARISSA HUDA | HENDARTYO HANGGI | ANDI IBNU
Sri Mulyani Janjikan Sederet Stimulus Pajak
