WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice mendukung adanya penegakan hukum di perbatasan Jalur Gaza dengan Mesir. Pekan lalu tembok perbatasan diledakkan sekelompok militan dan menyebabkan ribuan penduduk Gaza yang beberapa hari sebelumnya seperti dipenjara karena blokade Israel membanjiri wilayah Mesir.
"Kami mendukung konsep otoritas Palestina untuk menghadirkan aparat keamanan di perbatasan," kata Rice kepada wartawan saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith. Rice mengakui rumitnya masalah ini. Namun, Amerika ingin kembali melihat adanya ketertiban di sepanjang perbatasan.
Ahad lalu, kata Rice, dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit soal perbatasan yang dibobol itu. Mesir yang menjadi sekutu penting Amerika menghadapi dilema karena mereka tak bisa bertindak tegas terhadap warga Gaza yang menyeberang ke wilayahnya. Di satu sisi, rakyat Mesir mendukung masuknya warga Gaza untuk membeli bahan makanan setelah pemblokadean Israel, tapi di sisi lain, mereka ditekan Amerika dan Israel untuk segera memaksa keluar warga Gaza dari Mesir.
Siapa yang nantinya akan mengontrol perbatasan, baru akan ketahuan setelah pertemuan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dengan delegasi Hamas di Kairo hari ini. Hamas tampaknya kukuh mempertahankan masalah perbatasan dipegang oleh mereka. "Tak ada yang boleh menafikan pemerintah di sini untuk persetujuan perbatasan atau isu lainnya. Ini adalah pemerintah yang sah," kata juru bicara Hamas, Taher Nunu.
Di lain pihak, Condoleezza Rice mendesak Hamas agar segera menghentikan serangan roket ke Israel, "Yang menyebabkan Israel akhirnya memblokade Gaza." Menurut Rice, tak akan ada biaya kemanusiaan yang harus ditanggung jika permintaan itu dituruti. Anggota parlemen Palestina, Salah al-Bardawil, kepada AFP mengatakan mereka tak menginginkan perbatasan Palestina-Mesir dikontrol Israel atau kehadiran pasukan internasional. "Ini adalah permintaan yang akan kami sampaikan kepada Mesir," ujarnya.
Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad membalas pernyataan itu. Dia mengatakan perbatasan internasional itu masih hak prerogatif Otoritas Palestina yang terikat dengan perjanjian pada 2005. "Otoritas Palestina punya otoritas legal untuk mengatur perbatasan. Ini adalah peraturan dan kami akan menjaganya," kata Fayyad.
Tapi tampaknya Hamas tetap tak mau menerima perjanjian 2005 itu. "Rakyat Palestina menolak okupasi dan tak akan mengizinkan hegemoni Israel di perbatasan Rafah," ujar juru bicara kaum pergerakan, Sami Abu Zuhri. AP | AFP | JULI