BAKTI Bangun 42 BTS di Konawe Kepulauan

Layanan internet gratis memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Program internet gratis yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika berbasis base transceiver station (BTS) universal service obligation (USO) dan BAKTI Aksi (Akses Internet).

Program BTS USO BAKTI merupakan pembangunan infrastruktur transmisi yang menyediakan layanan akses internet gratis kepada masyarakat yang berfokus pada daerah minim internet seperti sekolah, kantor desa/kelurahah, kantor camat, puskesmas, polsek dan kelompok informasi masyarakat (KIM). Upaya ini sebagai bentuk dorongan pada perkembangan literasi digital masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Konawe Kepulauan, Jamhur Umirlan, mengatakan BAKTI sedang membangun 42 BTS di beberapa lokasi pelayanan publik. Sebelumnya telah dibangun BTS USO pada tujuh kecamatan di Konawe Kepulauan.

“Sejak beberapa tahun lalu, Diskominfo telah membangun infrastruktur komunikasi dan jaringan, salah satunya program akses internet gratis bagi masyarakat dari BAKTI Kominfo. Untuk tahun ini kami menyalurkan total 42 unit BTS BAKTI, pengerjaannya berlangsung pada November hingga Desember 2023,” kata Jamhur kepada Tim Info Tempo, Jumat, 17 November 2023.

Dia mengatakan jika pemasangan 42 Unit BTS USO BAKTI selesai, maka total ada 115 pemancar di Kabupaten Konawe Kepulauan. "Ini tentunya salah satu terobosan yang patut diapresiasi, karena program ini berpotensi besar dalam membuka jalur komunikasi dan digital seluas-luasnya kepada masyarakat," ujarnya.

Jamhur berharap masyarakat dapat memanfaatkan akses internet. "Internet yang mudah diakses, berpotensi pada peningkatan kualitas masyarakat. Sebab, peningkatan kualitas masyarakat berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi,” kata dia.

Pemanfaatan akses digital akan meningkatkan ekonomi digital. "Sehingga, melalui akses internet yang memadai, masyarakat dapat memaksimalkan potensi perekonomian hingga mencapai kesejahteraannya,” kata Jamhur. 

BAKTI menargetkan semua desa terhubung dengan konektivitas digital khususnya desa-desa yang sebelumnya tidak terjamah layanan internet pada 2025. Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, dalam penciptaan konektivitas digital di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjamah internet. Pemerataan aksebilitas dilakukan melalui program pembangunan BTS dan penyediaan akses internet pada layanan public. 

Meski program-program tersebut tengah dievaluasi bersama Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo, namun dipastikan program-program itu tetap berjalan sehingga misi pemerataan konektivitas digital nasional bisa dicapai. Fadhilah menjelaskan untuk program akses internet untuk menghadirkan internet pada fasilitas-fasilitas layanan publik seperti kantor desa, sekolah dan pelayanan kesehatan. 

Selain itu, kata Fadhilah, dalam waktu dekat ada Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) yang akan melayani 37.000 titik fasilitas publik sebagai solusi penyediaan konektivitas digital di daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh konektivitas digital teresterial. Adapun terkait dengan pembangunan BTS 4G, meski masih ada kasus hukum yang berjalan di meja hijau namun proyek ini tetap berjalan, karena menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyediaan infrastruktur digital.

"BTS saat ini sudah terbangun 4.343 desa yang siap on air pada 2023. Kami harapkan ketika semua persoalan hukum ini selesai dengan data BPS yang ada sekitar 1000-2000 desa yang belum punya sinyal 4G, mungkin ini bisa kami tuntaskan," kata perempuan yang akrab disapa Indah. 

Indah menegaskan pengadaan BTS 4G yang baru dalam pemerataan konektivitas digital, saat ini skema pembiayaan yang digunakan berbeda dengan skema universal service obligation (USO) yang digunakan sebelumnya. Secara khusus untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan bersama Satgas BAKTI Kominfo untuk BTS 4G, Fadhilah mengatakan pembiayaan berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa rupiah murni dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola Kementerian Kominfo.