maaf email atau password anda salah


Kemendagri

Tim Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Papua Tengah

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah per 25 Agustus 2023 sebesar 43,40 persen atau senilai Rp 1,007 triliun.

arsip tempo : 171890569991.

Tim Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Papua Tengah.. tempo : 171890569991.

Kementerian Dalam Negeri konsisten terus mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Tim Kementerian menurunkan tim langsung ke Provinsi Papua Tengah untuk melakukan monitoring evaluasi dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kegiatan tersebut dalam rangkaian Rapat Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Aula Kristus Sahabat Kita (KSK), Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa, 22 Agustus 2023.  

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dan dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Direktur Pendapatan Daerah, pelaksana tugas Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan pelaksana harian Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah daerah, yaitu Bupati Nabire, Sekretaris Daerah, Pimpinan Badan Anggaran DPRD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan pejabat lainnya.

Direktur Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan Tim Kemendagri ke Provinsi Papua Tengah untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. “Realisasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus, sebesar 53,01 persen atau senilai Rp 655,28 triliun,” ujarnya. 

Adapun realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar 45,10 persen atau senilai Rp 582,37 triliun per 25 Agustus 2023.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah per 25 Agustus 2023 sebesar 43,40 persen atau senilai Rp 1,007 triliun dengan realisasi belanja sebesar 21,61 persen atau senilai Rp 507,09 miliar. Untuk Kabupaten Nabire, realisasi pendapatan APBD per 27 Agustus 2023 sebesar 38,94 persen atau senilai Rp 42,46 miliar sengan realisasi belanja sebesar 25,11 persen atau senilai Rp 365,75 miliar.

Tim Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Papua Tengah.

Fatoni mengingatkan realisasi APBD perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.  “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun,” kata dia. 

Kemudian, ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. “Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," ujar Fatoni.

Saat ini, pemerintah provinsi, kabupaten/kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik. "Jadikan momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD selanjutnya," kata dia. 

Adapun prinsip penyusunan anggaran 2024, Fatoni mengatakan terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan).

Peran pemerintah provinsi dalam memberikan asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi APBD yang cepat dan tepat sasaran. “Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk terus mengawal realisasi anggaran kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Mari dorong realisasi APBD untuk daerah yang lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni.

Konten Eksklusif Lainnya

  • 20 Juni 2024

  • 19 Juni 2024

  • 18 Juni 2024

  • 16 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan