Terseret Korupsi Sistem Pelindungan TKI - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Terseret Korupsi Sistem Pelindungan TKI

KPK mengusut kasus pengadaan sistem proteksi TKI di saat Muhaimin Iskandar jadi Menteri Tenaga Kerja. KPK akan periksa Muhaimin.

Muhaimin Iskandar saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) memberikan kesaksian kasus dugaan suap pencairan dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2012. TEMPO/Amston Probel. tempo : 171473341512.

JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk pemilihan presiden 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012. Proses pengadaan sistem proteksi TKI itu berlangsung di era Abdul Muhaimin Iskandar menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pengusutan proyek pengadaan sistem proteksi TKI itu tak berhubungan dengan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

KPK Muhaimin Iskandar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PKB

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Info Tempo

Tim Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Papua Tengah
Info Tempo

Ruang Kesetaraan Gender di Kepolisian RI
Opini

Cak Imin dan Perang Dingin NU-PKB
Editorial

Risiko Buruk Percepatan Pilkada 2024

Konten Eksklusif Lainnya

3 Mei 2024
2 Mei 2024
1 Mei 2024
30 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.