Mendagri Minta Pembangunan Kawasan Perbatasan Sinkron dengan Kebutuhan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perbatasan negara tahun 2024 akan lebih memerhatikan kebutuhan daerah kawasan perbatasan tersebut. Saat ini, BNPP mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh anggota BNPP sebanyak 27 kementerian/lembaga (K/L), dan 15 provinsi perbatasan. 

"Kami sarankan agar mendengarkan dari daerah-daerah (kawasan perbatasan), mereka sebenarnya memerlukan apa untuk memperkuat pembangunan daerah mereka," kata Tito dalam rapat bersama DPR di Ruang Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. 

Tito menjelaskan, permasalahan saat ini, K/L yang melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan lebih banyak melakukan pembangunan dengan mekanisme anggaran top-down. "Permasalahannya adalah di tingkat teknis, anggaran ini lebih banyak dengan mekanisme top down," ujarnya.

Penganggaran top-down adalah pendekatan penganggaran di mana K/L menetapkan anggaran dan kemudian meneruskannya kepada daerah untuk implementasi. Menurutnya, mekanisme anggaran top-down yang dilaksanakan oleh K/L selama ini dengan mengajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan yang disahkan oleh DPR. "Sehingga anggaran tersebar di mana-mana, kita enggak tau apa yang dikerjaakan K/L di perbatasan, belum tentu sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan perbatasan," kata Tito. 

Ia menegaskan, BNPP siap menampung dan mengoordinasikan pembangunan 15 provinsi yang kabupatennya memiliki kawasan perbatasan. BNPP akan mengundang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk 'belanja masalah' atau mungkin rapat teknis. 

Sedangkan saran untuk K/L anggota BNPP, Tito meminta untuk memberikan perhatian kebutuhan daerah dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan sesuai tugas fungsinya masing masing. "Ini bisa disampikan kepada Bappenas atau Kemenkeu langsung untuk usulan tahun 2024. Tapi mohon kami juga 'ditembuskan' (diberitahu), sehingga bisa dilihat apakah cocok antara permintaan dari bawah, pemda, dengan program dari K/L," ujarnya. 

Tito juga meminta agar Bappenas membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan sebaik mungkin, sehingga bisa diawasi dengan seksama oleh Pemerintah Pusat dan DPR. Adapun, total anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2023 tercatat sebesar Rp7.717.285.968.789.