Kemendagri Lakukan Asistensi dan Monev Realisasi APBD Maluku Utara
Kegiatan untuk mengatasi rendahnya realisasi anggaran dan belanja daerah, penanganan inflasi dan penyusunan APBD 2023. #Infotempo
arsip tempo : 171459995870.
Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke daerah melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penanganan inflasi di Maluku Utara, Kamis, 22 Desember 2022.
Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan realisasi realisasi APBD terendah dan inflasi daerah paling rendah di Indonesia. Kegiatan dihadiri langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni; Pelaksana harian Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Muhammad Valiandra dan Pelaksana tugas Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie dan Tim Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagi.
Turut hadir Bupati Halmahera Barat James Uang; Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Halmahera Barat Chuzaemah Djauhar; Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat Robinson Missy; dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Halmahera, camat dan operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri.
Agus Fatoni mengatakan tentang pentingnya sosialisasi dan pemahaman pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2022. "Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan penanganan inflasi harus sama dengan mekanisme pandemi Covid-19. "Dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah harus lebih fokus, sehingga kalau semua itu dilakukan, maka tata kelola keuangan akan semakin baik dan itu merupakan salah satu kunci untuk menuju sukses,” ucapnya.
Menurut Fatoni, tata kelola keuangan daerah sangat penting baik dari segi pendapatan maupun belanja. Juga administrasi laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). "Kalau tidak benar pertanggungjawabannya ya bisa jadi problem kalau tidak tepat sasaran juga bisa jadi problem pula,” tuturnya.
Kegiatan yang dilakukan Kementerian, kata Fatoni, untuk menguraikan realisasi APBD baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Selain itu, juga dijelaskan strategi mengatasi rendahnya realisasi anggaran dan belanja daerah, penanganan inflasi dan arah kebijakan penyusunan APBD 2023.
