Ikhtiar Berkelanjutan Halau Banjir di Jakarta

Penanganan banjir terus berlangsung dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur. Kendati banjir tetap terjadi karena akar permasalahan yang kompleks, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Saat Presiden Joko Widodo mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Oktober silam, banjir merupakan satu dari tiga tugas penting yang harus menjadi perhatian. Dua lainnya adalah kemacetan dan tata ruang kota.

“Saya akan lanjutkan program-program penanggulangan banjir, misalnya normalisasi sungai,” kata Heru usai pelantikan.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir jika berganti pemimpin, maka akan berganti pula kebijakan. Terlebih Heru pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara periode 2015-2017. Dengan demikian, ia berpengalaman terhadap masalah akut Ibu Kota ini dan telah biasa bekerja sama dengan seluruh suku dinas yang ada. 

“Jangan melihat program itu siapa yang buat, tapi lihat program itu untuk siapa. Kalau untuk masyarakat, kita pikirkan bersama,” ujar Heru.

Permasalahan banjir di Ibu Kota ditangani Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan bersinergi dengan suku dinas terkait, bahkan pemerintah pusat. Pada awal kepemimpinannya, Pj Gubernur Heru juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), karena ada sejumlah proyek di bawah kendali kementerian tersebut.

Koordinasi dengan Kementerian PUPR antara lain terkait penanggulangan banjir Jakarta dari hulu, yang berada di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), yakni pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Begitu pula di hilir, program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang digulirkan sejak 2017. Tujuannya untuk membangun tanggul laut di Teluk Jakarta, sebagai penghalau air laut masuk atau banjir rob.

Berdasarkan Masterplan NCICD yang disusun oleh Kementerian PUPR, ada tiga tahap pembangunan tanggul NCICD. Tahap pertama (Stage A) merupakan tanggul pantai dan muara sungai. Sementara tahap kedua (Stage B) merupakan tanggul laut (lepas pantai) di sisi barat. Sedangkan tahap ketiga (Stage C) merupakan tanggul laut (lepas pantai) di sisi timur.

Saat ini, pembangunan NCICD diprioritaskan pada Stage A, yaitu tanggul yang berada sepanjang pesisir pantai Jakarta dengan panjang trace ±46,2 km. Panjang tanggul yang telah terbangun ±12,6 km. Stage A yang belum terbangun ini dibagi berdasarkan skema kewenangan antara Pemprov DKI Jakarta (22,6 km) dan Pemerintah Pusat (11 km).

Selain waduk di hulu dan program NCICD, Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta juga bersinergi dalam pengerjaan sodetan di Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), untuk membagi debit banjir. Terkait program ini, koordinasi pun dilakukan dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk pembebasan lahan.

Tantangan Pemprov DKI dalam penanganan banjir terletak pada sengkarut pembebasan lahan ini. Masalah yang paling krusial adalah tidak ada alas hak, tapi warga menempati lahan tak bertuan itu. Problem ini menjadi perhatian Pj Gubernur Heru yang langsung berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut akan ada sosialisasi soal kompensasi yang diinginkan warga. 

Heru menargetkan, akan merampungkan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer. Target itu ia tetapkan selama memimpin Ibu Kota. "4,8 kilometer, itu panjangnya," ucapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menjabarkan, pembebasan tanah yang sudah dilaksanakan hingga Oktober 2022 sebanyak 162 bidang tanah, dengan total luas ±3,5 hektare. Lokasi pembebasan lahan di antaranya Kelurahan Gedong (1 bidang), Kelurahan Balekambang (68 bidang), Kelurahan Cawang (37 bidang), Kelurahan Rawajati (42 bidang), dan Kelurahan Cililitan (2 bidang).

Di luar permasalahan yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI telah menjalankan berbagai program untuk menanggulangi banjir. Seluruh program ini dijalankan secara berkelanjutan. Berikut program-program penanggulangaan banjir yang telah dan terus dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.

Proyek 942

Yusmada Faizal menjelaskan, Proyek 942 adalah pembangunan dan rehabilitasi 9 polder, 4 ruang limpah sungai/retensi air, serta peningkatan kapasitas 2 sungai/kali untuk mengendalikan genangan di DKI Jakarta.

Pembangunan dan rehabilitasi 9 polder meliputi Polder Kelapa Gading, Polder Pulomas, Sub-Polder Marunda, Polder Muara Angke, Polder Teluk Gong, Polder Mangga Dua, Polder Green Garden, Polder Kamal, dan Sub-Polder Pompa Tipala-Adhyaksa.

Sedangkan pembangunan 4 ruang limpah sungai yakni Waduk Pondok Ranggon, Embung Wirajasa atau Pilar Jati, Waduk Brigif, serta Waduk Lebak Bulus. Kemudian peningkatan kapasitas sungai adalah sodetan kanal Museum Bahari dan Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru.

Gerebek Lumpur

Gerebek Lumpur adalah kegiatan pengerukan sedimen lumpur dan sampah menggunakan lebih banyak alat berat. Sepanjang periode 2021, proyek ini berlangsung di 675 lokasi dan telah mencapai ±1,65 juta m³ yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan hingga 18 November 2022, Gerebek Lumpur sudah dilaksanakan di 402 lokasi dan telah mencapai ±1,05 juta m³ (70,2%).

“Sejauh ini, salah satu penanganan pra-banjir yang efektif adalah Gerebek Lumpur di lokasi rawan genangan, akibat luapan maupun pendangkalan saluran, serta meningkatkan kapasitas tampung dari suatu badan air,” tutur Yusmada.

Sumur Resapan

Pembangunan Sumur Resapan atau Drainase Vertikal berfungsi sebagai pengelolaan air hujan lokal yang berintensitas rendah hingga sedang. Pada dasarnya, pembangunan sumur resapan bertujuan untuk kegiatan konservasi air tanah. Namun, di titik-titik yang sering terjadi genangan, sumur resapan efektif untuk penanganan genangan. Adapun total sumur resapan yang sudah dikerjakan sebanyak 26.342 titik, dengan volume mencapai 71.491,42 meter kubik.

Pompa dan Petugas Siaga

Sejauh ini, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan pompa stasioner sejumlah 498 unit di 178 lokasi yang tersebar di wilayah Ibu Kota. Kemudian pompa mobile sebagai penunjang pompa stasioner yang berjumlah 457 unit di lokasi rawan genangan. Penyediaan pompa tersebut termasuk para petugas yang disiapkan untuk siaga selama 24 jam/7 hari.

“Saat ini Dinas SDA telah mempersiapkan petugas/pasukan biru yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta yang standby selama 24 jam, untuk membantu menangani genangan yang ada di Jakarta, khususnya di lokasi kritis DKI Jakarta,” ungkap Yusmada.

Koordinasi antara petugas satuan di lapangan, lanjutnya, selalu dilakukan melalui grup-grup WhatsApp dan Command Center Dinas SDA yang standby selama 24 jam. Adapun jumlah operator pompa yang disiagakan, menurut data Dinas SDA per Oktober silam, yakni 482 di Jakarta Utara, 551 di Jakarta Barat, 264 di Jakarta Selatan, 231 di Jakarta Pusat, serta 123 di Jakarta Timur. Total operator pompa yang bersiaga adalah 1.651 orang.

Bantuan Teknologi Terkini

Pemprov DKI juga menggunakan sarana teknologi informasi untuk melakukan monitoring pengendalian banjir melalui CCTV, alat ukur tinggi muka air otomatis, monitoring curah hujan, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk lewat sistem CRM (Cepat Respons Masyarakat), melalui 13 kanal aduan, termasuk media sosial. 

Yusmada menjelaskan, sistem informasi dini yang cukup akurat serta CCTV yang berada di seluruh pintu air telah disiapkan, untuk mengamati serta memprediksi bencana banjir (flood control system). Penggunaan CCTV juga beroperasi di Bendung Cibalok dan Bendung Katulampa, untuk memonitor di hulu Ciliwung, sehingga dapat memprediksi genangan atau banjir di wilayah Jakarta. Masyarakat juga dapat memberi informasi melalu aplikasi JAKI (Jakarta Kini), atau mengakses https://poskobanjirdsda.jakarta.go.id/.