Agar UMKM Indonesia Terus Bertumbuh

Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui keterlibatan industri keuangan, khususnya perbankan. Penyaluran kredit untuk sektor usaha ini akan terus ditingkatkan.

“Saat ini kredit perbankan kepada UMKM  sekitar 19-20 persen. Kami akan terus dorong mencapai 30 persen pada 2024,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, dalam Dialog Industri Financial Series yang diselenggaran Tempo Media bertajuk “Mendorong Inklusi Keuangan Memajukan Usaha Kecil dan Menengah,” Kamis, 21 April 2022.

Turut hadil dalam dialog industri Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito, Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jateng, Harisuseno dan pengamat ekonomi Indef Aviliani.

Menurut Yulius, ada dua faktor pendorong agar UMKM bertumbuh. Pertama, akses terhadap pembiayaan perbankan kepada usaha kecil menengah. Kedua, pelaku UMKM harus siap bekerjasama dengan bank untuk mengakses kredit.

Selama ini ersoalan UMKM adalah keterbatasan sumber daya manusia dan agunan untuk mengakses kredit perbankan. “Kami berusaha mengatasi masalah ini melalui kerja sama perbankan dan UMKM,” kata Yulius.

Selain akses perbankan, pemerintah juga meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi UKM  memberikan pinjaman kepada pelaku usaha. Menurut Yulius, Kementerian memberikan pendampingan kepada UMKM yang mendapatkan pembiayaan agar tumbuh berkembang.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, mengatakan, inklusi keuangan di Indonesia meningkat signifikan. “Menjelang 2024 inklusi keuangan akan mencapai 90 persen sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Sarjito mengungkapkan inklusi keuangan memiliki pengaruh luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Data OJK menyebutkan setiap satu persen kenaikan literasi inklusi keuangan  mempengaruhi indeks pembangunan manusia senilai 0,16 persen. "Ini fakta yang membuktikan bahwa betapa pentingnya mendorong literasi dan inklusi keuangan," kata dia.

Untuk itu, lanjut Sarjito, perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dia menambahkan sebaik apapun program pemerintah dan OJK jika tidak tersosialisasikan dan diakses oleh masyarakat, inklusi keuangan sulit dijalankan. “Saya selama lima tahun mengedukasi tidak bisa melakukan dengan cara konvensional, tapi melalui sarana digital,” ujarnya.

Menurut Sarjito sekitar 21 persen UMKM telah digitalisasi dan 5,7persen menggunakan e-commerce. "Namun ada di beberapa daerah inklusi keuangannya masih dibawah rata-rata nasional, kami akan dorong,” tuturnya.

Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jateng, Harisuseno, mengatakan ada empat program inklusi keuangan yang dilakukan Bank Jateng. Pertama, meningkatkan literasi dan edukasi pelajar, agar bisa menginklusi keuangan secara benar.

Kedua, untuk karyawan atau pegawai, itu juga menjadi target edukasi Bank Jateng. Ketiga, UMKM. Pemilik usaha usaha kecil menengah banyak yang berusia sekitar 20-25 tahun. "Keempat, Bank Jateng mengaet komunitas melakukan inklusi keuangan," kata dia.

Adapun pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani, mengatakan pemerintah dan regulator sangat fokus pengembangan UMKM. Selama ini sektor usaha ini mendominasi sekitar 60 persen PDB Indonesia. “Hanya seringkali dilupakan apakah UMKM itu satu-satunya yang butuh dana sehingga target 30 persen itu dipaksa? Itu yang mungkin harus ditinjau kembali," ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan survei, masalah UMKM bukan modal yang utama. “Tapi yang utama adalah akses pasar,” ucapnya.

Avaliani mendukung progam Kementerian Koperasi UKM yang menjadikan kementerian, lembaga pemerintah dan BUMN sebagai market UMKM.