Mendorong Transformasi Digital Inklusif

Kementerian Komunikasi dan Informatika berjuang sekuat tenaga menghadirkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan untuk seluruh negara di dunia. “Kami yakin bahwa pembahasan tersebut didampingi penyusunan deliverables yang fokus membahas isu prioritas, dapat menghasilkan solusi konkret untuk menjawab tantangan dinamika isu digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate.

Sebagaimana diketahui, transformasi digital adalah satu isu besar yang diusung Presidensi G20 Indonesia. Dua lainnya adalah arsitektur kesehatan global yang inklusif, dan transisi energi berkelanjutan. 

Mengampu isu transformasi digital ini, Indonesia akan memfasilitasi diskusi sekaligus mendorong konsensus di isu digital. Pembahasan isu tersebut berlangsung melalui sejumlah pertemuan Working group (WG) maupun engagement group (EG). Salah satunya melalui Digital Economy Working Group (DEWG), Indonesia mengangkat tiga isu krusial di bidang digital, yakni konektivitas dan pemulihan pascapandemi-Covid-19, literasi dan kecakapan digital, serta arus data lintas negara. 

Tiga isu ini sangat fundamental untuk menghadirkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Pembahasan ketiga isu itu merupakan respons terhadap dinamika ekonomi digital yang terjadi saat ini. 

Johnny menjabarkan pada 2022 saja diperkirakan sebanyak 4,9 miliar pengguna internet dunia. Terdapat lalu lintas dan konsumsi data sebesar 64,2 zettabytes di tahun 2020 dan diprediksi bertumbuh tiga kali lipat sebesar 181 zettabytes pada 2025. Konsumsi data global diproyeksikan akan bertambah dengan pertumbuhan per tahun sebesar 26,9 persen sejak 2020 sampai dengan 2025.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam The 1st DEWG Meeting yang diadakan di Lombok, 29-30 Maret 2022.

Sementara di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 204,7 juta orang. Laporan Bank Dunia pada 2021 bahkan mencatat Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat penggunaan internet tertinggi. Rerata 80 persen waktu yang digunakan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi internet baik berkomunikasi, surfing, maupun bermedia sosial.

Walau demikian, United Nations Conference on Trade and Development pada 2021 mencatat bahwa pemanfaatan data di tingkat global belum terjadi secara merata, masih terpusat di negara-negara tertentu tempat platform digital berasal. “Optimalisasi potensi ekonomi digital tersebut tentunya membutuhkan kolaborasi yang ada antar pemangku kepentingan di skala global yang turut dibahas dalam pertemuan DEWG,” ucap Johnny.

Belum meratanya pemanfaatan digital di dunia, kata Johnny, menimbulkan digital paradox. Artinya, manfaat digital belum bisa dirasakan oleh semua orang. Penyebabnya adalah keterbatasan akses pada tiga hal, yakni infrastruktur digital, biaya layanan internet yang terjangkau, dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan nilai tambah. Kesenjangan ini pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi digital belum merata pada banyak negara.

“Berangkat dari situasi tersebut, Kementerian Kominfo meyakini bahwa agenda transformasi digital harus berlandaskan pada nilai-nilai yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” kata Johnny. 

Indonesia selaku pemegang Presidensi G20 telah berupaya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam membangun transformasi digital yang juga ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi digital. 

Johnny mengatakan nilai inklusif yang berarti akses infrastruktur digital tersedia bagi semua orang dan ruang digital dapat dimanfaatkan secara aman dan produktif. Kementerian Kominfo berupaya menciptakan ruang co-exist bagi pelaku usaha konvensional dan platform digital dengan mendorong peran pemerintah daerah serta industri untuk penyediaan infrastruktur digital yang inklusif.

Inklusifitas ini semakin terpampang jelas seturut regulasi yang dikeluarkan pemerintah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam belied ini, Kementerian Kominfo menerapkan kebijakan passive infrastructure sharing agar infrastruktur digital dapat digunakan penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

“Sedangkan memberdayakan artinya transformasi digital mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk sektor dan kelompok rentan, melalui pengembangan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan taraf hidup. Dan, berkelanjutan yakni transformasi digital diarahkan untuk sejalan dengan upaya pemenuhan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tutur Johnny.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital yang berfokus pada penyediaan infrastruktur digital. Peta tersebut sebagai prasyarat atau fondasi transformasi digital, serta tiga sektor utama sebagai pilarnya, yaitu: pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. 

Pembangunan ini dilakukan secara holistik, tidak hanya berfokus pada pada hard infrastructure, namun juga soft infrastructure. Terdapat enam arah strategis yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur ini. Pertama, membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif, aman, dan andal dengan layanan berkualitas tinggi. Dua, membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan layanan publik

Selanjutnya, mengubah Indonesia dari negara konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi di berbagai platform, produk, dan sistem dengan menetapkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 35 persen untuk teknologi 4G dan teknologi 5G. 

Empat, melakukan harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi. Lima, meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Terakhir, membangun budaya digital dan memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital.

Adapun untuk pembangunan hard infrastructure, Pemerintah melakukan tiga upaya untuk menjamin konektivitas. Pertama dengan menggelar kabel fiber optic di darat dan dasar laut di seluruh Indonesia. Saat ini telah mencapai 459.111 km. 

Kemudian menyiapkan jaringan fiber link, microwave link, serta pembangunan satelit komunikasi untuk memberikan akses internet kepada wilayah yang belum terjangkau jaringan kabel. “Saat ini Indonesia sudah memiliiki 9 satelit telekomunikasi, dan tengah dalam proses produksi 2 high throughput satellite, 2x 150 Gpbs untuk melayani kebutuhan akses internet layanan publik seperti sekolah, fansyakes, kantor pemerintah, kamtibmas, dan kebutuhan layanan publik lainnya,” kata Johnny. 

Ketiga, Kementerian Kominfo membangun base transceiver station di wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan). Demikian pula, operator selular nasional juga menyelesaikan pembangunan BTS di wilayah blank spot pada kawasan non 3T atau komersial. Saat ini sudah terdapat 559.020 BTS di seluruh Indonesia untuk menyediakan akses internet.

Dengan kesiapan infrastruktur ini, Indonesia diyakini dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara G20 dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. 

Transformasi digital telah membawa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat saat ini setidaknya terdapat 2.319 startups di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 perusahaan berstatus unicorn dan 2 decacorn. East Ventures juga mencatat bahwa pada 2022, Indonesia meraih skor 35,2 dalam digital competitiveness index, meningkat dari skor 32 yang diraih di tahun sebelumnya. 

Dalam riset yang sama, ditemukan pula bahwa tingkat persaingan digital antarprovinsi di Indonesia sudah semakin merata. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam pemerataan kapasitas digital di Indonesia.

Sementara menurut data Google, Temasek, dan Bain & Co, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 70 miliar pada 2021, atau 40 persen dari total nilai ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, diprediksi nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$ 146 miliar di 2025. 

Nilai tersebut sangat mungkin terjadi, pasalnya 72 persen dari 21 juta orang konsumen digital baru selama 2021 berasal dari wilayah non-metropolitan. Hal ini menunjukkan transformasi digital kian merata di seluruh Indonesia. (*)