Prabowo Ingatkan Penggunaan Anggaran Tanpa Kebocoran

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan selalu melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah. Selama tiga tahun berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertahanan.

“Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami kepada negara,” kata Prabowo memberikan sambutan entry meeting  pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemhan RI Tahun 2021 dan dihadiri Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam Hendra Susanto, Kamis, 17 Februari 2022.

Prabowo mengatakan tujuan pemeriksaan laporan keuangan, salah satunya memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, BPK akan melaksanakan pemeriksaan masing-masing UO selama 90 hari. Pemeriksaan sejak tanggal 31 Januari 2022.

Satuan kerja di Kementerian Pertahanan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan BPK. Hal ini, kata Menteri Prabowo, sebagai wujud pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel.

Pemeriksaan Keuangan BPK Hendra Susanto mengatakan empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan. Empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Keamanan Pertahanan Siber pada Kemhan dan TNI. Selain itu juga diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa pada UO TNI AD, TNI AL dan TNI AU dari Pimpinan I BPK kepada Menteri Pertahanan.

Hadir dalam acara entry meeting pemeriksaan BPK, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono. Acara juga dihadiri para inspektur jenderal angkatan dan Auditor Utama BPK.

Adapun para pejabat eselon I dan II bidang perencanaan dan keuangan jajaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AL mengikuti acara secara daring.