Mendorong UMKM Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Bali dan Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi paling rendah pada Q4 tahun 2021. Bali hanya 2,76 persen dan Nusa Tenggara di angka 0,7 persen. Ketergantungan terhadap pariwisata disinyalir jadi penyebabnya.

“Masalah ini seperti luka dalam, perlu waktu untuk menyembuhkan. Karena itu, OJK mendorong untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, dalam Dialog Industri Tempo bertajuk “Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi” Selasa, 15 Februari 2022.

Pemerintah, Anto melanjutkan, menebar sejumlah program untuk membantu UMKM. Dari mulai melakukan edukasi tentang digitalisasi, pendampingan, fasilitas onboarding untuk kapasitas ekspor, pembangunan kapasitas berbisnis pelaku usaha kecil menengah, hingga menumbuhkan kemitraan. Seluruh upaya ini juga melibatkan kerja sama dengan akademisi, praktisi, serta pengusaha besar untuk menyelenggarakan program membantu pelaku usaha ini.

Sektor perbankan turut membantu pertumbuhan UMKM sebagai penggerak ekonomi melalui kemudahan kredit. Bank Indonesia juga telah menetapkan suku bunga acuan tetap rendah yakni 3,5 persen.

Menurut Anto, stimulus kredit ini akan berguna jika ada mobilitas di masyarakat. Pergerakan atau aktivitas tersebut memungkinkan kembalinya demand dan supply. “OJK mendorong pertumbuhan kredit 7,5 tahun ini. Tapi ada prasyaratnya, industri tetap kuat dan lingkungan bisnis diciptakan terus oleh pemerintah melalui fasilitasi,” kata dia.

Masih minimnya kredit juga diakui Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja. “Plafon naik terus, tapi penggunaannya belum banyak. Sekarang normalnya 60 persen,” kata dia.

Walau demikian, kata Tjahja, BCA ikut aktif dalam membantu perkembangan UMKM. Dalam membantu usaha ini, diterapkan tiga pilar. Pertama, mendidik pelaku UMKM bisa menggunakan platform e-commerce.

Dua, Tjahja melanjutkan, melatih UMKM dengan melibatkan sejumlah stakeholders. Misalnya melalui UMKM Fest yang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyediakan kanal khusus untuk ekspor.

Terakhir, mengenalkan UMKM melalui solusi pembayaran digital. Selain membiasakan diri dengan mobile banking, ada pula QRIS sehingga tidak memakai uang fisik. “Kita (BCA) sekarang sudah punya sekitar 530 ribu EDC, sampai pedagang kelontong pun sudah mulai digital minded,” kata Tjahja.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai stimulus kredit kepada pelaku UMKM tidak terlalu diminati. “Skema-skema bantuan sosial lebih disukai dibanding kredit walau suku bunga rendah saat ini,” ujarnya.

Tauhid berpendapat perbankan sebaiknya lebih memperhatikan kredit untuk pelaku usaha mikro. INDEF mencatat kredit yang minus 5 persen pada 2020 berhasil tumbuh cukup tinggi setahun kemudian.  Misalnya pada November 2021, kredit modal kerja untuk investasi tumbuh 4,01 persen. kendati terlihat cukup bagus, ia menemukan terjadi ketidakseimbangan pada pelaku usaha.

“Untuk sektor mikro jauh lebih lambat dibanding untuk menengah. Saya lihat yang paling dalam terpuruk saat pandemi adalah usaha mikro, karena mereka paling rentan di situasi pandemi. Karena itu perbankan harus lebih memperhatikan usaha mikro,” ucap Tauhid.

Diskusi Financial Series Tempo ini akan terus berlanjut sepanjang 2022 dengan mengusung berbagai tema terkait isu pemulihan ekonomi nasional, sekaligus mendukung Presidensi Indonesia di G20. (*)