maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kementerian Hukum dan HAM

Deklarasi Kinerja Profesional dan Akuntabel

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pimpin deklarasi kinerja pegawai Kementerian di seluruh Indonesia.

arsip tempo : 171166858457.

Deklarasi janji kinerja tahun 2022 yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis, 6 Januari 2022.. tempo : 171166858457.

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan deklarasi janji kinerja 2022. Kegiatan dilakukan untuk mengukuhkan komitmen pegawai bekerja mencapai target kinerja. "Deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Kamis, 6 Januari 2022.

Deklarasi janji kinerja diucapkan oleh perwakilan pegawai dan diikuti oleh seluruh jajaran yang hadir di gedung Graha Pengayoman dan  secara virtual di seluruh Indonesia.

Dalam deklarasi, seluruh pegawai mulai dari eselon satu berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja dengan produktif, melaksanakan perjanjian kinerja dengan profesional dan akuntabel. Para pegawai juga menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.

Menurut Yasonna, janji kinerja dan komitmen tinggi dibutuhkan Kemenkumham, melihat tuntutan sejumlah program utama dan prioritas Nasional yang diamanatkan Presiden. Tiga prioritas nasional, yakni peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing,  revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

"Kami memastikan agar program-program K/L dan prioritas nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan," kata Yasonna.

Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM

Selain deklarasi janji kinerja, Kemenkumham juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja Menteri Yasonna dengan para staf ahli dan pimpinan tinggi madya unit utama. Perjanjian kinerja ini menjadi alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Penandatanganan dilakukan antara Menkumham dengan Ketua Ombudsman dan Ketua KPK; antara Menkumham dengan Staf Ahli Menteri dan pimpinan tinggi Madya; serta antara Menkumham dengan Kepala Kantor Wilayah.

"Komitmen bersama membangun zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal kinerja seluruh jajaran Kemenkumham secara berintegritas,” tutur Yasonna.

Tahun ini, Kemenkumham menggagas tema "Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural."

Tema ini, kata Yasonna, diwujudkan dalam delapan Sasaran Strategis dengan  21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja. 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah. "Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham," ujarnya.

Sejalan dengan program PEN, pada kegiatan deklarasi janji kinerja, Kemenkumham menggagas tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dan meluncurkan Persetujuan Otomatis Hak Cipta (POPHC).

POPHC merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional. Selain itu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Ombudsman RI. Mendampingi Menkumham adalah Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 29 Maret 2024

  • 28 Maret 2024

  • 27 Maret 2024

  • 26 Maret 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan