Pulihkan Ekonomi, Kalimantan Tengah Optimalkan Koperasi dan UMKM

Pandemi Covid-19 berdampak hampir kepada semua sektor kehidupan, dan tidak ada satu negara pun  yang siap menghadapinya, termasuk Indonesia. Sektor kesehatan sudah pasti menjadi titik sentral dampak pandemi Covid-19, yang kemudian berdampak luas kepada sektor lainnya, terutama sektor perekonomian.

Menghadapi kondisi ini harus ada upaya dan inovasi setiap daerah untuk mengembangkan potensi yang ada. Sektor Koperasi dan UMKM merupakan gerakan ekonomi kerakyatan, harus mampu survive di tengah pandemi, karena koperasi merupakan soku guru perekonomian rakyat.

Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3.410 unit koperasi dengan jumlah anggota 433.968 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 3.328 unit koperasi pada 2020. Pentingnya keberadaan koperasi adalah sebagai badan usaha yang dapat menaungi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Keduanya saling berkaitan menjadi daya ungkit  perekonomian.

Karena itu, pengembangan koperasi dan UMKM menjadi salah satu fokus Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, untuk percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini pun telah menjadi  perhatian khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam misi ke 1 Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021-2026, yakni mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif  dan berwawasan lingkungan.

Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran mengunjungi UKM Batik Tulis Umiy Lasega di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

"Koperasi dan UMKM harus dikembangkan dengan baik, karena koperasi dan UMKM merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang sangat mendasar," kata Suginto. Itu karena, Suginto kelanjutkan, koperasi khsusunya dikelola dengan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, yang merupakan satu kesatuan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Menurut Suginto, Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Alam yang luar biasa, namun belum berbanding lurus dengan pengelolaan yang optimal, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Salah satu kendala kenapa hasil produksi UMKM belum optimal menembus  pasar ekspor, diantaranya dikarenakan kemampuan dan keterampilan SDM yang belum memadai.

"Koperasi dan UMKM harus mampu bersaing, dan produk UMKM  harus mampu menembus pasar ekspor, tapi kita harus ciptakan SDM yang handal, SDM yang benar-benar menguasai pengolahan dan produksi, hingga memahami seluk beluk pemasaran,X ujarnya.

Untuk itu, Suginto meminta Dinas teknis terkait untuk berkoordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. "Ini untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis, dan nyatanya sudah berjalan dengan baik, dan akan terus ditingkatkan".

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah terkait peningkatan SDM, dari tahun 2019 hingga 2021, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah  telah menyelenggaakan  pelatihan kewirausahaan, vocasional, perkoperasian dan E-digital dengan jumlah  2.735 peserta.

Sementara itu, beberapa  kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang koperasi dan UMKM  dibawah kepemimpinan Sugianto telah membawa angin segar dan harapan baru, khususnya bagi pelaku UMKM, apalagi di tengah pandemi covid 19. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berpihak kepada pengembangan ekonomi kerakyatan, membuat Koperasi dan UMKM tetap survive.

Kebijakan dan dukungan itu antara lain program Stimulan Ekonomi Sumber Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000 per pelaku usaha mikro yang terbagi atas 2 tahap. Tahap 1 ditujukan kepada 350 pelaku usaha mikro dan tahap 2 diberikan kepada 3.000 pelaku usaha mikro yang berada diseluruh daerah Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya ditengah pandemi Covid-19. Para pelaku usaha mikro mendapat tambahan modal sebesar Rp 2.400.000 per pelaku usaha pada tahun 2020 dan Rp 1.200.000 per pelaku usaha mikro, pada tahun 2021.

Pada kurun waktu 2020-2021, sebanyak 131.823 pelaku usaha mikro yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro. "Stimulan berupa bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro harus kita lakukan, apalagi disaat pandemi Covid-19 seperti ini," kata dia.

Sebab, Sugianto melanjutakan, pemerintah harus hadir memberikan solusi untuk meringankan beban hidup rakyatnya. "Kita dorong dan dukung UMKM untuk bangkit, kita juga fasilitasi legalitas usaha  bagi pelaku usaha  mikro untuk penerbitan perizinan nomor induk berusaha tidak dipungut biaya".

Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran, sedang mempraktikan pembuatan Batik Tulis.

Menurutnya, kemudahan seperti ini bukan hanya kewajiban bagi pemerintah. "Tapi merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan layanan," ujarnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat keberadaan koperasi dan UMKM. Hal itu pun membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Aty Muliaty, jumlah UMKM meningkat signifikan, dari 64.067 UMKM di tahun 2020 meningkat menjadi 71.406 unit usaha pada tahun 2021.

"Dorongan dan dukungan dari Bapak Gubernur, telah membawa harapan baru bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah, meskipun di tengah pandemi covid 19 perkembangan UMKM cukup bagus," kata Aty.

Hal ini, Aty melanjutkan, tidak terlepas dari fokus  perhatian Pemerintah Provisni Kalimantan Tengah. "Dan saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan  akses permodalan bagi UMKM melalui Perbankan dan non Perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan".

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, data Kredit Usaha Rakyat melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 20 September 2021, jumlah debitur sebanyak 53,805 debitur, dengan nilai akad sebesar Rp 2.390.705.339.425

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus  mendorong pelaku usaha ataupun kelompok usaha agar membentuk koperasi yang sangat berguna. Ini untuk pengembangan usaha dan mempermudah akses permodalan melalui perbankan dan LPDB.

Sejak 2020 hingga 2021 telah terbentuk Komunitas Pelaku Usaha yang berbentuk wadah koperasi, yaitu Koperasi Desa Jelapat di Kabupaten  Barito Selatan yang telah mendapatkan bantuan peralatan pengolahan ikan dari Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Koperasi Palinget di Kabupaten Kapuas yang mendapatlan bantuan mesin jahit dari Bank Rakyat Indonesia, Koperasi Pengolahan Ikan Kabupaten Seruyan yang dalam proses mendapatkan bantuan dari Bank Mandiri. Program UKM BERKAH yang disalurkan melalui PT. BPD Kalimantan Tengah yang memprioritaskan para pelaku usaha mikro serta koperasi yang saat ini sedang dalam proses.

Hingga saat ini UKM telah merealisasikan ekspor yang berdasarkan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di empat Kantor Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Provinsi Kalimantan Tengah yakni Palangka Raya yang memiliki 7 eksportir dan 5 jenis komoditi, Kapuas memiliki 3 eksportir dan 4 jenis komoditi, Sampit dengan 4 eksportir dan 3 jenis komoditi serta Pangkalan Bun dengan 4 eksportir dengan 2 jenis komoditi. Sementara itu,  ekspor komoditas perikanan di Kalimantan Tengah sampai tahun 2020 masih didominasi oleh ikan hidup terutama ikan hias air tawar dan ikan konsumsi dengan negara tujuan ekspor Singapura, Jepang, Malaysia, China dan Hongkong.