Digitalisasi Penyiaran Indonesia Dimulai

Saat ini Indonesia mulai migrasi siaran televisi dari analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) yang dilaksanakan secara bertahap. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pelaksanaan ASO dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan seperti kesiapan industri, kesiapan masyarakat, serta strategi penataan frekuensi di masa transisi agar terlaksana seefisien mungkin.

“Telah dijadwalkan untuk pelaksanaan ASO Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar termasuk sebagai daerah kandidat pelaksanaan Analog Switch Off di tahap pertama pada peringatan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2021 mendatang,” ujar dia dalam diskusi ngobrol@tempo bertema “Bersiap Digital: Sambut Tahap Pertama Aso Dari Aceh” yang diselenggarakan atas kerja sama Media Tempo dan Kemenkominfo, Rabu, 9 Juni 2021.

Johnny menyampaikan Pemerintah telah membagi tahapan ASO ke dalam empat tahap. Tahap I akan berlangsung pada 30 Juni hingga 17 Agustus 2021 di enam wilayah layanan di 15 kabupaten kota. Tahap II pada 31 Desember 2021 di 20 wilayah layanan di 44 kabupaten kota. Untuk tahap III, 31 Maret 2022 30 wilayah layanan di 107 kabupaten kota. Pada tahap IV, dilaksanakan mulai 17 Agustus 2022 dan 31 wilayah nanti di 110 kabupaten kota dan tahap V dilaksanakan 2 November 2022, 24 wilayah layanan di 63 kabupaten kota.

ASO Tahap I akan dimulai di enam wilayah siaran, yaitu Aceh Besar, Banda Aceh, Bintan, Karimun, Batam, Tanjung Pinang, Serang, Cilegon, Kota Serang, Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang, Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Dari wilayah siaran tersebut, terdapat beberapa wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia dan Kota Batam, Kepulauan Riau, perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.

“ASO di tahap awal tentunya menjadi bahan evaluasi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Saya ingin sampaikan bahwa migrasi dari analog ke digital bukan pekerjaan membalikkan tangan, tetapi pekerjaan yang harus disiapkan dengan matang melalui tata kelola yang matang dan sangat teknis,” ujar Menkominfo.

Menurut Johnny jumlah populasi pemirsa televisi yang diperkirakan dapat atau sekitar 44 juta rumah tangga menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi ASO di Indonesia.

“Tingkat kesulitan yang tinggi dalam penyelesaian ASO disebabkan juga karena Indonesia memiliki 701 lembaga penyiaran pemegang izin siaran,” ucapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat pun menyambut baik pelaksanaan ASO tersebut karena berdampak positif pada kesehatan penyiaran. “Paling tidak ada 2 harapan digitalisasi tersebut. Pertama, keberagaman konten (diversity content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).  Informasi tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang tapi oleh banyak orang. Saya harapkan TV sedinamis dengan ruang-ruang media sosial,” ujarnya Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam diskusi tersebut. 

Senada, Ketua KPID Kalimantan Timur Akbar Ciptanto mengatakan, migrasi ke TV digital ini masyarakat akan mendapat beberapa manfaat, diantaranya kualitas siaran dengan gambar resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih. Tak hanya itu saja, pilihan saluran televisi yang bisa dinikmati juga tersedia lebih banyak.

“Kedepannya jika digitalisasi ini sudah berlangsung dengan efektif dan efisien, maka akan ada banyak channel yang jadi pilihan masyarakat untuk menjadi hiburan maupun edukasi,” ujarnya dalam diskusi ngobrol@tempo bertajuk “Arti Penting Perbatasan Bagi ASO Tahap I”, yang disiarkan secara virtual, Rabu, 23 Juni 2021.

Kepala Departemen Transmisi Trans7 Heribertus Kongkolu mengaku pihaknya selaku operator yang ditunjuk sebagai pemegang multipleksing berkomitmen mendukung program ini terutama di daerah perbatasan. “Kami membantu pemerintah dalam ASO khususnya di Kalimantan Timur dan Utara sejak 2019. Di Samarinda sudah 207 kelurahan yang tercover atau 70,80 persen. Balikpapan ada 110 kelurahan atau 85,53 persen populasi,” ujarnya dalam diskusi tersebut.

Artikel ini dibuat berkat kerja sama antara Tempo Media Group dan Tim Komunikasi Publik ASO Kementerian Kominfo.