Urgensi Modernisasi Alutsista Pertahanan

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Rodon Pedrason, mengatakan Kementerian sedang menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Strategi ini, kata dia, dilakukan sebagai upaya untuk memodernisasi alutsista militer Indonesia yang sudah tua dan usang.

“Sebetulnya rencana pengadaan alutsista tersebut berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Berangkat dari perintah Jokowi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selanjutnya menghitung kebutuhan alutsista bagi TNI,” ujar Rodon dalam diskusi ngobrol@tempo bertema Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan yang disiarkan secara virtual, dan bisa disaksikan di kanal Youtube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media dan Saluran Digital TV Tempo, Senin, 7 Juni 2021.

Dalam diskusi tersebut, hadir narasumber lainnya, yakni Anggota Komisi I DPR RI Bobby A. Rizaldi, Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Co Founder Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi, Pakar Intelijen dari LESPERSSI Beni Sukadis, Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Andi Widjajanto, serta dimoderatori oleh Redaktur Tempo Ali Nur Yasin.

Menurut Rodon, sekitar 50 persen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) saat ini sudah tua dan rusak. "Berdasar apa yang dilihat, lebih dari 50 persen sebetulnya alpalhankam bukan hanya tua, tapi juga rusak. Padahal yang namanya alpalhankam itu enggak boleh tua, apalagi rusak," ujar dia.

Dia menegaskan bahwa modernisasi alutsista secara tidak langsung juga menyangkut kepentingan nasional dan keselamatan bangsa. "Yang namanya kekuatan alpalhankam harus mampu jaga kepentingan nasional kita. Ini menyangkut soal keselamatan bangsa,” kata Rodon. Dia menambahkan rencana pengadaan tersebut tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Karena itu, Kementerian telah menyiapkan skema belanja melalui rencana strategis (renstra) untuk 25 tahun ke depan. "Itu dasarnya, mengapa membuat perhitungan sampai 25 tahun mendatang dengan kajian tidak bebankan keuangan negara," kata Rodon.

Rodon menambahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2019 pernah menyebut Indonesia ditertawakan karena kondisi pertahanannya lemah. Penilaian itu kemudian terbukti dengan masuknya kapal asing di wilayah perairan Indonesia pada 2020. Setahun berikutnya, Kemenhan juga mencatat terjadi kecelakaan yang melibatkan TNI AD.

Menurut dia, rentetan peristiwa ini membuktikan jika kondisi alpalhankam tidak layak. "Sebagai bukti alpalhankam kita enggak layak, kemudian 2021 muncul rancangan entah dari mana sumbernya itu juga jadi ribut, kenapa terlalu banyak? kenapa besar?" ujar Rodon merujuk kabar yang mencuat bahwa modernisasi alutsista TNI senilai Rp 1.7500 triliun.

Adapun Bobby Rizaldi, mengatakan mendukung rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista. Dia menilai kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh.

Legislator dari fraksi Golkar itu menyebut alasan DPR mendukung pembelian alutsista ialah karena secara posturnya sudah tertinggal sejak 1998 hingga 2008. "Jadi kami di DPR itu dalam hal kebatinannya pasti mendukung. Tetapi ini tentu juga harus dilandasi oleh alasan-alasan rasional," kata Bobby.

Untuk itu, kata dia, Komisi I akan melakukan dengar pendapat perihal anggaran pembelian alutsista dengan tiga kementerian. “Kami akan membahas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan,” ujar Bobby.