Lulusan Pendidikan Vokasi Harus Sesuai dengan DUDI hingga Kompeten

Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan Sekolah Menengah Kejuruan-Pusat Keunggulan (SMK PK) pada tahun 2021. Pasalnya, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lulusan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) hingga kompeten jadi begitu penting. Alhasil, selain ijazah, lulusan pendidikan vokasi harus dibekali dengan sertifikasi kompetensi dan bahasa Inggris.

“Saya kompeten adalah aku bisa INI, bukan aku sudah belajar INI. Selain hard skills, kompeten juga mencakup soft skills dan karakter,” kata Direktur  Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pendampingan Perguruan Tinggi pada Program SMK Pusat Keunggulan Tahun 2021, Jumat, Mei 2021.

Adapun terkait proses pembelajaran sendiri, tentunya tidak terlepas dari program link and match yang memuat paket 8+i yang bukan sekadar perjanjian kerja sama.  Program yang didorong tersebut mencakup penyelarasan kurikulum satuan pendidikan vokasi dengan industri, pengembangan soft skills dengan project base learning, guru tamu dari industri mengajar di satuan pendidikan vokasi (minimal 50 jam per semester per prodi), magang minimal satu semester, penerbitan sertifikasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan pengajar pendidikan vokasi di industri, riset terapan yang menghasilkan produk untuk masyarakat, serta komitmen serapan lulusan oleh dunia usaha dan industri (DUDI). Sedangkan +i merupakan bantuan, beasiswa maupun ikatan dinas yang diberikan oleh DUDI.

Wikan mengatakan, bahwa lulusan peserta didik vokasi juga disiapkan menjadi BMW, yakni Bekerja, Melanjutkan pendidikan, dan Wirausaha. Jadi, kata dia, lulusan SMK yang dilabeli menjadi tukang adalah penilaian yang salah. Malah menurutnya, lulusan pendidikan vokasi akan turut jadi ahli di bidangnya.

Oleh karena itu, Wikan pun mengharapkan agar perguruan tinggi vokasi dapat menjadi pendamping SMK guna memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan kualitas sekolah. “Ke depan, apabila kakak-adik ini bersatu, nantinya bisa dikembangkan SMK D2 fast track,” ujarnya.

Kemudian, dari kerja sama inilah akan dihasilkan produk yang berasal dari riset terapan bersama. Contohnya adalah produk genose yang dihasilkan bersama oleh pendidikan vokasi di UGM, SMK, dan industri. “Jangan sampai produk yang dihasilkan tidak terpakai oleh masyarakat,” kata Wikan.

Selain itu, tambah Wikan, untuk pendamping yang baik dan ideal bagi SMK PK, prodi tidak harus sebidang, tapi memiliki keterkaitan. Misalnya jurusan teknik mesin yang tidak hanya diisi oleh dosen teknik mesin, melainkan dapat ddiisi juga oleh dosen ekonomi dan sosial sehingga menjadi tim mentoring untuk SMK PK.  “Sebisa mungkin pendamping dan adiknya satu daerah, karena D2 fast track ke depan ditujukan untuk menjawab local wisdom,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur SMK M. Bakrun turut menjelaskan tujuan SMK PK, yaitu menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi. Serta keluaran dari pendidikan vokasi diharapkan jadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain.

Bakrun pun menekankan bahwa hadirnya SMK PK bukanlah bersifat eksklusif, melainkan harus mau berbagi dengan SMK sekitarnya. “Apabila SMK PK sudah menjadi baik, maka konsepnya adalah berbagi ke SMK sekelilingnya,” kata dia.

Selain tujuan itu, Bakrun juga menjelaskan tujuan khusus SMK PK, mulai dari memperkuat kemitraan antara Kemendikbud-Ristek dengan pemerintah daerah, memperkuat kualitas SDM SMK (Kepala Sekolah, pengawas, dan guru), memperkuat kompetensi keterampilan non-teknis dan teknis peserta didik, mewujudkan perencanaan berbasis data, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas dengan platform digital, peningkatan sarana dan prasarana, serta memperkuat kemitraan dan kerja sama antara Kemendikbud-Ristek, SMK, dan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan program SMK PK.

“Jadi, pendamping bisa turut memperkuat SDM. Pendamping juga dibekali dengan kurikulum baru, perencanaan administrasisecara digital, serta kebijakan baru Merdeka Belajar,” ucap Bakrun.

Senada dengan Dirjen Wikan, Bakrun juga menjelaskan bahwa SMK PK bakal memiliki pendamping dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. PT pendamping nantinya akan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam mendampingi SMK PK selama maksimal tiga tahun.  “Apabila tim pendamping memiliki ahli komunikasi, marketing, dan pedagodik tentang pendidikan, maka akan lebih bagus,” ujarnya. 

Bakrun juga menjelaskan, SMK PK sendiri terbagi dua, yakni dari SMK CoE sebelumnya yang akan mendapat bantuan nonfisik dan SMK PK baru yang akan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang bisa dipakai untuk membangun gedung atau merenovasi. “Adapun untuk peralatan harus mendapat rekomendasi dari pendamping,” tuturnya.