Mendagri Diharapkan Segera Melantik Wabup Bekasi

Jakarta- Tim Kuasa Hukum Akhmad Marjuki mengirimkan somasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait desakan pelaksanaan pelantikan Wakil Bupati Bekasi terpilih H Akhmad Marjuki. Tim Kuasa Hukum menilai Akhmad Marjuki berhak dengan sah menduduki jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode 2017-2022. 

“Proses pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi tersebut, seluruh proses formil dan materil pendaftaran dan pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ilhamsyah, SH dan Harry Syahputra SH, Kuasa Hukum Akhmad Marjuki, Rabu (3/2).

Tim Kuasa Hukum menjelaskan, bahwa persoalan timbul ketika Pemprov Jawa Barat yang menyatakan tidak dapat melakukan pelantikan terhadap H Akhmad Marjuki. Karena menurut Pemprov Jawa Barat proses administrasi dan internal Panitia Pemilihan Wakil Bupati dilakukan tidak benar dan pengusulan calon Bupati tidak dilakukan melalui Bupati.

Menurut Tim Kuasa Hukum, alasan tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Tim menilai, secara normatif Makamah Agung telah memberi penafsiran resmi terhadap makna frasa “melalui” dalam pasal 176 UU Pilkada. “Ini, seharusnya dimaknai Bupati hanya meneruskan dua nama calon Wabup kepada DPRD  dan apabila Bupati tidak mengusulkan maka DPRD tetap dapat melakukan Rapat Paripurna Pemilihan Wabup,” kata Ilhamsyah.

Dengan begitu, menurut Tim Kuasa Hukum, H Akhmad Marjuki telah memenuhi syarat karena terpenuhi secara formil dan materiil. “Persoalan tersebut diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 26 November 2020 lalu. Hal tersebut juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Bekasi, Pemprov Jawa Barat, serta jajaran Kemendagri,” ucapnya. 

Didalam surat somasi Tim Kuasa Hukum mempertanyakan kenapa hingga sekarang Kemendagri belum melantik Wakil Bupati terpilih. “Hal tersebut telah melanggar hukum dengan mencederai Hak Konstitusi dan Hak Demokrasi H. Akhmad Marjuki yang secara sah telah terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022,” ucap Ilhamsyah.

Melalui surat somasi, Tim Kuasa Hukum meminta Kemendagri untuk melantik Wakil Bupati Terpilih atau mengganti seluruh kerugian secara materiil dan kerugian imateriil. (*)

Inforial