Pensiun Dini PLTU, Inilah Dampak dan Keuntungan yang Dihasilkan

Pemerintah terus mendorong agar Indonesia bisa mencapai target menuju transisi energi bersih. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui program pensiun dini PLTU batu bara dalam beberapa tahun ke depan. 

Presiden Joko Widodo pun kembali menyampaikan rencana pensiun dini PLTU batu bara dalam pameran industri Hannover Messe di Jerman pada Sabtu, 15 April 2023. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan pemerintah akan mempensiunkan dini PLTU batu bara pada 2050.

Lantas, apa yang dimaksud dengan pensiun dini PLTU? Apa saja dampak dan keuntungan yang dihasilkan? Untuk mengetahuinya, simak informasi berikut ini.

Pengertian Pensiun Dini PLTU

Pensiun dini PLTU adalah program yang dibuat pemerintah sebagai langkah menurunkan emisi karbon untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Program ini dicanangkan pemerintah sebagai upaya besar untuk transisi menuju energi bersih. Sebagai contoh, jika masa berlaku PLTU 24 tahun, masa berlaku PLTU bisa dikurangi menjadi 15 tahun saja. Semakin cepat pensiun tersebut dilakukan, emisi karbon bisa segera berkurang.

Meski begitu, pendanaan program ini bukanlah persoalan mudah. Agar rencana pensiun dini PLTU bisa dipercepat, pemerintah mendapat pembiayaan dari beberapa negara, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB), melalui ETM (energy transition mechanism). Konsep pembiayaan tersebut adalah blended financing, yaitu pembiayaan dari investor publik dan swasta.

Presiden Joko Widodo saat membuka Paviliun Indonesia pada Hannover Messe 2023 di Hannover Fairground, Hannover, Jerman, 17 April 2023. ANTARA/Muchlis Jr - Biro Pers Setpres

Selain itu, untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, pemerintah memilih PLTU yang usianya sudah tua. Dua di antaranya adalah PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, dengan kapasitas pembangkit 1,6 gigawatt dan PLTU Paiton yang berada di Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas pembangkit sekitar 1 gigawatt. Penutupan dua pembangkit tersebut dinilai dapat memberi ruang untuk pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).

Setelah mempensiunkan PLTU, pemerintah akan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Program pensiun PLTU di Indonesia ini dianggap tidak akan merugikan pemilik pembangkit. Sebab, pada prinsipnya, PLTU akan dibayarkan untuk mempercepat masa pensiun. Kemudian dioperasikan kembali dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.

Dampak Pensiun Dini PLTU

Meski pensiun dini PLTU dianggap sebagai program pemerintah yang memberi dampak baik bagi lingkungan, program ini juga memberi dampak dari aspek sosial dan ekonomi. Seperti diketahui, saat ini 68 persen energi Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, terutama batu bara.

Industri batu bara sendiri sangat mendorong perekonomian hingga penyerapan tenaga kerja. Jika program tersebut dijalankan, secara otomatis jumlah lapangan kerja di PLTU batu bara juga akan menghilang. Hal tersebut tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di PLTU batu bara. Artinya, transisi energi berupa pensiun dini PLTU juga harus diiringi oleh penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, penutupan PLTU tidak dapat dilakukan begitu saja karena statusnya sebagai aset negara. Jika pemerintah berkomitmen mengejar transisi energi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pengakhiran operasi secara hati-hati. Agar nantinya PLTU batu bara tidak menjadi aset PLN yang terbengkalai.

Kemudian PLN akan kehilangan pembangkit murah. Biaya produksi PLTU tua—seperti yang berada di Paiton dan Suralaya—cukup murah karena hanya membayar bahan bakar. Artinya, penutupan PLTU tersebut dapat mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Karena itu, program pensiun dini PLTU harus dikaji penyesuaiannya oleh pemerintah.

Terakhir, guna mencapai target penurunan emisi sebesar 34 persen, Indonesia harus menambah pembangkit EBT sebesar 30-35 gigawatt. Angka tersebut jauh dari rata-rata penambahan bauran EBT pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang hanya sekitar 500 megawatt. Apabila kapasitas tidak mencapai target, rencana pensiun dini semua PLTU pada 2050 akan semakin berat.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang, Jakarta. TEMPO/Subekti

Manfaat Pensiun Dini PLTU

Program pensiun dini untuk PLTU yang dicanangkan pemerintah rupanya dapat membawa manfaat positif dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini manfaat positif program tersebut bagi pemerintah, industri batu bara, dan masyarakat.

1. Mencegah PLN dari Kerugian Besar

PT PLN Persero saat ini tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. Apabila tidak mampu menyerap pasokan listrik dari pembangkit listrik swasta atau independent power producers (IPP), PLN akan dikenai biaya penalti. Salah satu cara agar terhindar dari kerugian besar adalah mempercepat pensiun dini beberapa PLTU.

2. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan

Rencana penutupan PLTU ini juga membantu Indonesia berkomitmen dalam menjaga lingkungan. Apalagi saat ini laju deforestasi telah turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 88 persen. Rehabilitasi 600 ribu hektare hutan bakau akan selesai pada 2024 dan menjadi yang terluas di dunia. Lalu, Indonesia juga membangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program yang dicanangkan pemerintah tersebut rupanya juga memberi dampak positif bagi para pekerja. Pemerintah perlu mempersiapkan pelatihan pekerja yang terkena dampak agar bisa masuk ke pasar tenaga kerja baru di sektor energi. Salah satu program afirmatif yang dapat dilakukan adalah upskilling dan reskilling pekerja.

4. Efektif Menekan Emisi Karbon

Program pensiun dini PLTU memang menjadi ambisi pemerintah untuk mendorong transisi energi dan menekan emisi karbon. Program pensiun beberapa PLTU dinilai efektif menekan emisi karbon. Pasalnya, setelah semua PLTU ditutup, pembangkit yang digunakan adalah pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT).

RIZKI DEWI A. | VIVI AGARTA F.