SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 4/5 Selanjutnya

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Rintangan Menagih Pengemplang

    Perburuan aset pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih menemui rintangan. Sebab, DPR menolak memasukkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Padahal undang-undang itu sangat diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara dari para obligor dan debitor nakal tersebut.

    23 September 2021
  • Berita Utama

    Mudarat Menunda Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Undang-undang perampasan aset tindak pidana kian diperlukan seiring dengan bergulirnya proses penagihan dan pengejaran aset pengemplang BLBI. Dengan aturan tersebut, Satgas BLBI bisa lebih mudah merampas aset obligor yang membandel.

    23 September 2021
  • Berita Utama

    Gulungan Perkara Tak Kunjung Tuntas

    Ketiadaan undang-undang perampasan aset menyulitkan penyelesaian perkara pidana dan pengembalian kerugian negara. Pelaku diuntungkan dengan ketiadaan aturan perampasan aset, sedangkan negara dirugikan karena proses penggantian kerugian negara butuh waktu lama.

    23 September 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Suntikan Dana untuk Proyek Penugasan

    DPR menyetujui pengucuran penyertaan modal negara untuk delapan BUMN pada 2022. Secara total, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal senilai Rp 72,449 triliun untuk 12 BUMN. Sebagian besar dari dana tersebut akan dipakai untuk menggarap proyek penugasan pemerintah. 

    22 September 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Modal untuk Proyek Strategis

    Mayoritas PMN 2022 ditujukan untuk membiayai penugasan pemerintah. Proyek yang akan digarap BUMN bermacam-macam, dari pembangunan jalan tol, perumahan rakyat, hingga infrastruktur ketenagalistrikan.

    23 September 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Capaian Minim Sertifikasi Lahan Sawit

    Implementasi tata kelola sawit berkelanjutan yang telah berjalan satu dekade terakhir masih menghadapi sejumlah hambatan. Luas lahan petani yang menerapkan standar ISPO baru 12 ribu hektare atau 0,18 persen dari total lahan seluas 6,8 juta hektare.

    22 September 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Kuda-kuda Percepatan Sertifikasi Sawit

    Percepatan penerapan standar wajib sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) akan dilakukan dengan membentuk sekretariat komite ISPO. Kementerian Pertanian juga diminta melanjutkan penyegaran auditor internal perusahaan dan lembaga sertifikasi, serta meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen pelaku usaha perkebunan sawit.

    22 September 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Target Baru Investasi Pariwisata

    Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target baru realisasi investasi di bidang pelancongan bisa dikejar hingga akhir tahun ini seiring dengan pelonggaran PPKM. Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno  berharap investasi pariwisata pada tahun ini meningkat 15-20 persen dari target yang ditetapkan.

    22 September 2021
  • Metro

    Makelar Tanah di Bantaran Ciliwung  

    Broker tanah menawarkan bantuan pengurusan dokumen kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, ruas Cawang. Selain proses cepat, si makelar tak meminta biaya sama sekali untuk pengurusan dokumen. Bahkan, dia bersedia membayar atau mencarikan pinjaman untuk pelunasan tunggakan PBB.

    23 September 2021
  • Metro

    Rela Antre Demi Uang Ganti Rugi


    Penghuni bantaran Sungai Ciliwung berduyun-duyun mengurus dokumen pertanahan. Mereka berharap mendapat uang ganti rugi dari pemerintah.

    22 September 2021
  • Metro

    Kantor Buka Plus Tetap Waspada Pandemi

    Pemerintah DKI Jakarta mulai memperbolehkan bekerja di kantor dengan jumlah karyawan sebesar 25 persen dari total kapasitas untuk sektor nonesensial dan 100 persen untuk sektor kritikal. Sejumlah pengamat pandemi Covid-19 menganggap kondisi penularan virus di DKI relatif aman. Meski begitu, Pemerintah Provinsi dan masyarakat tak boleh lengah lantaran Covid-19 masih ada di DKI.

    23 September 2021
  • Nasional

    Terjerat di Tiga Bulan Pertama

    Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditangkap KPK dengan dugaan korupsi dana hibah bencana BNPB. Modus lama korupsi dana hibah dengan kepala daerah sebagai pemegang peran sentral.

    23 September 2021
  • Nasional

    Menggugat Supervisi KPK tanpa Bongkar ‘King Maker’

    KPK tidak pernah membeberkan hasil supervisi lembaganya dalam perkara suap pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, yang menjerat jaksa Pinangki dan Joko Tjandra. KPK justru menghentikan supervisi ketika kejaksaan menghentikan penyidikan sebelum mengungkap aktor utama rasuah tersebut.

     

    23 September 2021
  • Nasional

    King Maker di Pusaran Suap Joko Tjandra

    Seseorang yang disebut sebagai "king maker" diduga berperan penting dalam kasus suap Joko Tjandra. Namanya berulang kali muncul dalam percakapan jaksa Pinangki dengan Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Tjandra.

    22 September 2021
  • Nasional

    Kecaman atas Laporan Luhut ke Polisi

    Dua anggota kabinet Jokowi, yaitu Luhut Pandjaitan dan Moeldoko, melaporkan para aktivis yang mengkritiknya ke kepolisian. Pelaporan ini dianggap sebagai upaya mengkriminalkan aktivis.

     

    22 September 2021