JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sejumlah anak usaha pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan langkah go public di bursa saham ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan sebagai bagian dari transformasi bisnis di era digitalisasi.
“Kami sudah mempresentasikan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet, yaitu akan ada belasan BUMN yang go public dengan market yang sangat besar,” ujar Erick, kemarin.
Setidaknya ada 14 perusahaan yang disiapkan untuk dapat melantai di bursa dalam tiga tahun ke depan. Perusahaan yang akan dilego ke pasar tersebut berasal dari berbagai macam kluster industri, dari telekomunikasi, kesehatan, energi, pangan, hingga jasa keuangan. “Suka tidak suka era di semua sektor sekarang serba terbuka. Digitalisasi membuat kompetisi tidak bisa dibendung lagi,” kata Erick.
Merujuk dokumen Kementerian BUMN, 14 perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang akan segera melakukan IPO adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), PT Telkom Data Center, PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina Hulu Indonesia, PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dan PT Pertamina Hilir. Berikutnya adalah PT Indonesia Healthcare Corporation (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT EDC and Payment Gateway, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Inalum Operating, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum atau MIND ID, serta PT Logam Mulia.
Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, khusus tahun ini terdapat dua anak usaha yang digadang-gadang bakal melakukan IPO dengan nilai jumbo. Kedua anak usaha tersebut adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk; dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). Pada IPO Mitratel, Kementerian BUMN menargetkan pengumpulan dana hingga US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 14,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.600 per dolar Amerika Serikat).
Berikutnya adalah IPO perusahaan pembangkit listrik energi terbarukan geotermal, yang ditargetkan dapat menggalang dana hingga US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.600 per dolar AS). “Untuk PGE sebelum IPO akan lebih dulu dilakukan penggabungan dengan geotermal lainnya, sehingga fokus kami adalah melakukan konsolidasi kemungkinan penggabungan aset-aset geotermal,” ucap Pahala.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Maret 2021. Tempo/M Taufan Rengganis
Selain PGE, aset geotermal milik negara lainnya adalah PT PLN Gas dan Geothermal serta PT Geo Dipa Energy (Persero). Dia menuturkan saat ini perusahaan terus memastikan kesiapan dari sisi keuangan dan aset-aset yang ada guna menciptakan nilai tambah di pasar modal untuk menguatkan kinerja ke depan.
Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto, membenarkan perihal proses penggabungan aset-aset geotermal menjadi holding panas bumi yang masih dalam tahap pembahasan. Penggabungan merupakan syarat yang ditetapkan sebelum penawaran saham perdana dilakukan. “Diharapkan sebelum 31 Desember 2021 holding sudah terbentuk sesuai dengan keputusan Menteri BUMN,” kata dia. Ihwal entitas yang akan menjadi induk holding, Agus mengatakan belum ada keputusan akhir terkait dengan hal tersebut.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, berujar saat ini terdapat sekitar 19 perusahaan yang masuk pipeline atau daftar antrean pencatatan saham pada 2021. Namun dia enggan membeberkan daftar perusahaan yang dimaksudkan. Adapun beberapa di antaranya disinyalir merupakan anak usaha pelat merah. Nyoman mengatakan terdapat manfaat yang dapat diperoleh BUMN dan anak usahanya ketika melakukan IPO di pasar modal. “Ini akan membantu mereka memperoleh pendanaan yang berkelanjutan,” ucapnya.
IPO dapat menjadi opsi untuk meningkatkan profitabilitas, mendorong ekspansi, hingga memperkuat tata kelola perusahaan. “Selanjutnya, bagi pemerintah, dengan banyaknya perusahaan BUMN yang melakukan IPO, diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi APBN, baik dalam bentuk pajak maupun dividen.”
