JAKARTA – Kementerian Perhubungan berencana memperketat pengawasan kapal penyeberangan yang masih mengangkut sebagian kecil penumpang pada masa larangan mudik Lebaran nanti. Meski pemerintah membatasi aktivitas pulang kampung pada 6-17 Mei 2021, masih terdapat penumpang dengan persyaratan khusus yang dibolehkan bepergian.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, membenarkan bahwa peniadaan tiket daring merupakan bagian dari rencana tersebut. “Petugas yang berjaga di pintu pelabuhan feri juga diperbanyak untuk pemeriksaan kendaraan yang naik,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.
Sejak awal bulan ini, Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI sudah menetapkan 333 titik untuk mengawasi pergerakan lalu lintas selama Lebaran. Tak hanya mengawasi jalan nasional dan jalan tol, aparat juga menyusur jalan tikus yang berpotensi dipakai pemudik untuk meninggalkan daerah. Gerbang pelabuhan pun terdaftar sebagai satu dari 16 posko check point yang disiapkan kepolisian Banten.
Meski pengawasan sudah tebal, pemerintah tetap ingin menihilkan penumpang yang menyusup ke dalam kendaraan barang di kapal penyeberangan. Pada larangan mudik pertama tahun lalu, tutur Budi, petugas masih mendapati banyaknya kendaraan berkedok angkutan barang yang membawa pemudik ke daerah asalnya. Dengan modus yang berbeda-beda, saat itu polisi tercatat menghalau 228 jasa travel darat ilegal dan 1.398 pemudik.
Calon penumpang kapal feri tujuan Sumatera di Dermaga II Pelabuhan Merak, Banten, 18 April 2021. ANTARA/Asep Fathulrahman
Bila merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah, semua kendaraan bermotor umum, baik bus, mobil pribadi, maupun sepeda motor, dilarang masuk ke kapal penyeberangan. Yang dikecualikan hanya kendaraan pimpinan lembaga dan aparat, mobil berpelat dinas, mobil layanan publik, seperti operator jalan tol dan pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut obat dan alat kesehatan, serta mobil barang.
Ada juga pengecualian untuk jasa angkut repatriasi pekerja migran Indonesia, pelajar yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus. Namun pergerakannya dikontrol melalui izin khusus dari Ditjen Perhubungan Darat. “Kali ini pengawasannya tebal sekali, khususnya di rute padat seperti Merak-Bakauheni,” ucap Budi.
Pada Maret lalu, survei elektronik Badan Litbang Kementerian Perhubungan menunjukkan sebagian kecil masyarakat tetap mencoba bepergian ke luar daerah meski ada larangan mudik. Dikaji dari 61 ribu orang responden calon pemudik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan 11 persen dari jumlah potensi pemudik masih ingin bepergian. Bila diestimasi, jumlah pemudik dari kota-kota metropolitan itu mencapai 27,6 juta orang. “Namanya peraturan, pasti ada pro-kontranya,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan pemerintah ibu kota negara akan memberlakukan surat izin keluar-masuk (SIKM) Ibu Kota saat periode pelarangan mudik Lebaran. Surat yang bisa diurus di tingkat kelurahan itu dibutuhkan masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak untuk masuk atau meninggalkan DKI. Prosedur standar penerapan SIKM itu sedang disusun. “Kami harap, saat mulai diberlakukannya larangan mudik, seluruh kelurahan itu sudah siap melayani,” katanya di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha ASDP (Gapasdap), Khoiri Soetomo, memastikan seluruh anggotanya akan mematuhi regulasi pembatasan penumpang selama mudik Lebaran dilarang. Namun dia meminta pemerintah menyusun kebijakan yang tak merugikan bisnis kapal jarak dekat tersebut. “Sampai saat ini, industri penyeberangan nasional masih belum mendapatkan insentif dan relaksasi yang didapatkan oleh industri lain,” ucapnya.
