JAKARTA – Pemerintah berupaya mengejar pengoperasian perdana Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebelum pengujung tahun ini. Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yudi Adhi Purnama, mengatakan kerangka waktu pengerjaan dan kelancaran proyek ini dikawal ketat karena masuk daftar prioritas nasional.
“Kami meninjau terus setiap proyek strategis berjalan sesuai dengan rencana. Instansi pelaksana juga harus menyingkirkan potensi debottlenecking (hambatan),” ucap Yudi kepada Tempo, kemarin.
Dari laporan pembangunan Patimban yang masuk ke KPPIP hingga 16 Oktober lalu, akses masuk pelabuhan tersebut dipastikan rampung bulan ini karena pengerjaannya sudah mencapai 98 persen. Yudi menambahkan, proyek dermaga dan penggundukan tanah alias reklamasi bisa kelar bulan depan. Adapun penyiapan pemecah gelombang dan jembatan utama pelabuhan baru bisa rampung tahun depan. “Kebutuhan utama sebelum operasi adalah aksesnya,” kata dia.
Kementerian Perhubungan menargetkan fase pertama pengoperasian Pelabuhan Patimban bisa dimulai pada Desember nanti. Dengan dermaga sepanjang sekitar 400 meter, Patimban akan mulai melayani ekspor-impor kendaraan utuh berkapasitas total 218 ribu unit per tahun, sementara kapasitas peti kemasnya mencapai 250 ribu TEUs (satuan peti kemas 20 kaki).
Dengan skema pembiayaan negara bersama swasta, pelabuhan akan dikembangkan hingga bisa melayani 3,75 juta TEUs kontainer pada 2023 dan terus diperkuat hingga kapasitasnya mencapai 7 juta TEUs per tahun pada 2027. Di luar area utama pelabuhan seluas 369 hektare, pemerintah masih menyiapkan area tambahan hingga 345,2 hektare.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan, jika lelang operator belum selesai sebelum pembukaan fase pertama, pelabuhan akan ditangani kantor kesyahbandaran terlebih dulu. Saat ini, lelang baru mencapai tahap prakualifikasi yang meloloskan calon tunggal, yaitu konsorsium bentukan perusahaan milik Chairul Tanjung, PT CT Corp Infrastruktur Indonesia. “Harapannya bisa mendapat operator terbaik sesuai dengan rencana Patimban menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia,” ucapnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan lembaganya mengusahakan rencana jalan tol akses Patimban sepanjang 37,7 kilometer bisa segera dikerjakan untuk menunjang fase pertama tersebut. Merujuk pada data KPPIP, nilai proyek itu mencapai Rp 6,09 triliun. “Saat ini masih menunggu kesiapan dokumen pelelangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga ke BPJT,” ujarnya.
Jalan tol akses Patimban itu termasuk lima proyek ruas bebas hambatan baru sepanjang total 407 kilometer yang diusulkan Kementerian ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Empat proyek lain yang akan menjadi PSN adalah jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, jalan tol Pelabuhan Semarang (Semarang Harbour), jalan tol Maros-Sungguminasa-Takalar, serta jalan tol Samarinda-Bontang.
Akses Patimban akan terhubung dengan jalan tol Cikopo-Palimanan yang biasa dilewati kendaraan logistik dari sejumlah kawasan industri. Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya, yang mengelola jalan tol Cipali, Firdaus Azis, mengatakan ruas sepanjang 116 kilometer itu dilintasi kendaraan logistik dari banyak kawasan industri di Jawa Barat. “Tapi, selama masa pandemi, memang traffic belum kembali normal,” kata dia.
Awal Agustus lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim ikut mengawal proyek itu dari segi sosial-budaya. Pemerintah Jawa Barat berunding dengan sejumlah tokoh setempat agar tak terjadi masalah. “Kami berkoordinasi untuk memastikan tidak banyak dinamika dan spekulasi yang merugikan kita semua,” kata dia.
AHMAD FIKRI | YOHANES PASKALIS
Mengejar Operasi Perdana di Fase Pertama
