maaf email atau password anda salah


UU Minerba

Pemerintah Persilakan Jepang Mengadu ke WTO

JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah Jepang mengadukan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan kebijakan bea keluar progresif terhadap ekspor produk mineral. "Mau mengadu, ya, silakan," kata Susilo pendek saat ditemui di Hotel Kempinsky, Jakarta, kemarin.

Susilo menilai rencana gugatan tersebut tidak lazim. Sebab, kebijakan tersebut merupakan keputusan Indonesia untuk melindungi sumber daya alamnya. Aturan tersebut juga bertujuan menggiatkan industri dalam negeri dengan mewajibkan perusahaan membuat pabrik pemurnian mineral atau smelter.

arsip tempo : 173079343546.

. tempo : 173079343546.

JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah Jepang mengadukan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan kebijakan bea keluar progresif terhadap ekspor produk mineral. "Mau mengadu, ya, silakan," kata Susilo pendek saat ditemui di Hotel Kempinsky, Jakarta, kemarin.

Susilo menilai rencana gugatan tersebut tidak lazim. Sebab, kebijakan tersebut merupakan keputusan Indonesia u

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 5 November 2024

  • 4 November 2024

  • 3 November 2024

  • 2 November 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan