Gratifikasi Keluarga Pejabat

APARATUR hukum kini punya sumber awal menelusuri dugaan gratifikasi pejabat negara dan keluarganya: media sosial. Berniat membela kepergian anak Joko Widodo dan menantunya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, ke Amerika Serikat naik pesawat jet pribadi, seorang selebritas Instagram membuka borok pejabat Kejaksaan Agung yang terbiasa mendapat fasilitas mewah dari pengusaha jika berpelesir. 

Selebritas Instagram itu, Jelita Jeje, menceritakan pengalamannya sebagai istri dan menantu pejabat tinggi Kejaksaan Agung jika bervakansi sekeluarga. Menurut dia, pejabat dan keluarga terbiasa mendapat fasilitas transportasi dan akomodasi jika bepergian ke luar negeri. Informasi warganet yang mengulik gaya hidup selebritas itu dan kepergian Kaesang bisa menjadi modal awal Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, mengusut dugaan gratifikasi.

Menurut Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bentuk-bentuk gratifikasi bisa berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, fasilitas, serta pengobatan cuma-cuma. Jika terbukti, hukumannya 4-20 tahun penjara.

Gratifikasi tak mesti diterima oleh pejabat negara. Keluarga dan kerabat yang menikmatinya bisa menjerat para pejabat negara yang terbukti menerima fasilitas. Sebab, delik hukum dalam gratifikasi adalah perdagangan pengaruh dari pejabat negara tersebut yang dinikmati oleh pemberi gratifikasi. Meski bukan penyelenggara negara, Kaesang bisa masuk kategori ini karena ia anak presiden.

Kepergiannya ke Amerika Serikat yang diduga naik jet pribadi terungkap lewat unggahan istrinya, Erina Gudono. Penelusuran Tempo terhadap informasi yang berseliweran di media sosial menunjukkan harga sewa pesawat jet jenis Gulfstream itu Rp 200-300 juta per jam. Maka, jika Kaesang dan istrinya menyewa pesawat itu bolak-balik Jakarta-Amerika, nilai sewanya Rp 11 miliar.

Uang sebanyak itu tak cocok dengan profil Kaesang. Bisnis pisang gorengnya gulung tikar di mana-mana. Maka, jika ia bisa dengan enteng menyewa pesawat miliaran rupiah, patut dicurigai sumbernya atau fasilitas yang diterima dari pemilik pesawat tersebut. Pengusutan KPK, yang berjanji menindaklanjuti informasi di media konvensional dan media sosial, bisa menjernihkan duduk persoalan kepergian Kaesang Pangarep itu.

Bagi KPK, ini saat yang tepat mengusut asal-usul harta kekayaan keluarga Jokowi. Pengaruh Jokowi mulai pudar menjelang lengser pada 20 Oktober 2024. Kepercayaan publik kepadanya juga longsor akibat pelbagai manuver politiknya mengakali hukum dan merusak sendi-sendi demokrasi demi melanggengkan kekuasaan. Sekali saja KPK membangkang Jokowi dan kembali mengusut dugaan korupsi oleh pejabat tinggi serta keluarganya, kepercayaan publik akan kembali kepada lembaga ini.

Sejak Presiden Jokowi dan partai pendukungnya merevisi Undang-Undang KPK, taring lembaga antikorupsi ini patah. Kepercayaan masyarakat, yang tecermin dari survei Indikator Politik pada April 2024, melorot tinggal 62,1 persen—jauh di bawah kepolisian dan kejaksaan—anjlok dibanding kepercayaan publik pada 2018 sebesar 85 persen.

Dugaan gratifikasi bukan delik aduan. KPK bisa aktif mengumpulkan bahan-bahan awal dari media sosial kemudian menelusurinya ke pemilik jet, bekerja sama dengan penegak hukum di Amerika Serikat menyelisik apa yang dilakukan Kaesang dan istrinya, lalu mengumumkan temuan itu kepada publik.

Kaesang Pangarep juga perlu menjelaskan asal-usul biaya pelesirannya ke luar negeri. Bagi Kaesang, ini juga saat yang tepat menunjukkan ia bersih dari segala tuduhan memiliki harta tak jelas dan mendapat fasilitas jalan-jalan dari pihak lain. Keterbukaannya mungkin bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada keluarganya yang tengah berada di titik terendah.