Dalam usia demokrasinya yang masih muda, Indonesia menghadapi ancaman serius berupa pembungkaman atas kemerdekaan berpendapat dan berbagi informasi. Menilik pola peretasan, sulit untuk tidak mencurigai bahwa serangan itu datang dari mereka yang terganggu oleh kritik.
Situs Tempo.co diretas setelah editorial dan liputan-liputannya acap menyoroti kekacauan manajemen pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dua artikel Tirto.id yang menyoroti peran melenceng Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat dalam peracikan obat untuk pasien Covid-19 juga tiba-tiba raib. Situs Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga diretas setelah meluncurkan petisi meminta polisi membebaskan seorang pemuda adat Laman Kinipan. Meskipun berbeda topik, ketiga situs web itu menyuarakan hal yang sama, yakni tuntutan kebebasan sipil dalam mengontrol peran negara yang sewenang-wenang.
Bukan hanya situs media dan organisasi sipil yang menjadi korban vandalisme digital. Akun media sosial milik individu yang kritis terhadap pemerintah juga dibajak. Akun WhatsApp milik Ravio Patra, peneliti kebijakan yang kerap mengkritik pemerintah, dibajak pada April lalu. Yang terbaru, akun Twitter epidemiolog Pandu Riono juga diacak-acak koboi digital. Pandu Riono dikenal sebagai ahli yang acap mengkritik cara pemerintah menangani wabah. Tak sekadar mengganti konten, para peneror juga mengancam secara fisik mereka yang acap menyuarakan pendapat.
Tanpa kebebasan publik menyalurkan pendapat, pemerintah dan negara bisa segera jatuh ke dalam wataknya yang totaliter. Gejala itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 16-21 Agustus 2020. Sebanyak 78,4 persen para profesional yang menjadi responden menyatakan demokrasi Indonesia stagnan dan suram. Bahkan 28,9 persen menyatakan Indonesia tengah menuju rezim otoritarian. Teror cyber dan kriminalisasi terhadap kelompok kritis, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat, adalah poin-poin utama yang menjadi landasan para responden menilai kualitas demokrasi Indonesia terjun bebas.
SAFEnet, jaringan pemantau kebebasan berpendapat, mencatat ada 26 kali teror digital terhadap media, wartawan, dan aktivis demokrasi selama April-Mei 2020. Serangan yang masif dan terarah terhadap mereka yang kritis kepada kebijakan negara menunjukkan ada yang tak berfungsi dalam perlindungan publik.
Anehnya, alih-alih memerintahkan pengusutan tuntas atas serangan digital itu, para pejabat tinggi negara malah berlindung dalam penyangkalan. Memang, sejauh ini belum terbukti bahwa negara berada di balik teror digital itu. Tapi diamnya pejabat negara akan memantik kecurigaan masyarakat serta membuat para koboi digital semakin jemawa.
Demokrasi tidak boleh mati dalam kegelapan. Negara wajib hadir dan menindak siapa saja yang melakukan teror dan pembungkaman.*
