Data Tertutup, Konflik Meletup
Penyelesaian konflik agraria sering kali terhambat oleh sistem informasi hak guna usaha (HGU) yang tertutup. Padahal Mahkamah Konstitusi menyatakan HGU tidak termasuk data yang harus dirahasiakan.
arsip tempo : 1714180823100.
JAKARTA - Buruknya pengelolaan data penerbitan dan hak atas lahan--seperti hak guna usaha (HGU)--memperparah penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Temuan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi tentang amburadulnya pengelolaan data perizinan tersebut.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dalam empat tahun terakhir, terjadi 31.228 kasus pertanahan. Kasus itu terdiri atas 37 persen berupa sengketa, 2,7 persen konflik, dan
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
