Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Berita Tempo Plus

Beragam Sebab Terganjalnya Kebijakan Satu Peta

Digitalisasi data tanah, termasuk penerbitan hak guna usaha (HGU), dengan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy belum sepenuhnya berhasil. Sertifikat terbitan lama dan koordinat lawas menjadi dalih verifikasi ulang data.

9 Januari 2023 | 00.00 WIB

Aksi menuntut penyelesaian konflik agraria di depan kantor ATR/BPN, Jakarta, 24 Oktober 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Perbesar
Aksi menuntut penyelesaian konflik agraria di depan kantor ATR/BPN, Jakarta, 24 Oktober 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

JAKARTA – Digitalisasi tata kelola penerbitan hak guna usaha (HGU) lewat Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy belum sepenuhnya berhasil dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Data yang belum terpetakan rentan memicu konflik agraria.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus