maaf email atau password anda salah


Instruksi Menteri Tito Tak Bertaji

Instruksi Mendagri Dianggap Tak Efektif

Sejumlah pakar epidemiologi menilai Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak efektif mencegah kerumunan. Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan penanganan pandemi virus(Covid-19) guna menekan wabah dan penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan di sejumlah daerah belum dilakukan secara menyeluruh.

arsip tempo : 172176794654.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) rapat kerja dengan Komisi II DPR RI membahas Pilkada Serentak 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 172176794654.

JAKARTA – Sejumlah pakar epidemiologi menilai Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak efektif mencegah kerumunan. Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) guna menekan wabah dan penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan di sejumlah daerah belum dilakukan secara menyeluruh.

Menurut Windhu, penanganan pandemi saat

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 23 Juli 2024

  • 22 Juli 2024

  • 21 Juli 2024

  • 20 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan