Menimbang Jerat Pidana Pencucian Uang
JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi membuat konstruksi hukum yang mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, dengan pasal pidana pencucian uang. Ia juga mendorong KPK agar pada saat penuntutan nanti dapat mengkombinasikan pidana penjara maksimal dan perampasan aset.
Kurnia menuturkan diduga kuat uang hasil suap yang diterima oleh Nurhadi di
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini