JAKARTA - Beragam kalangan mendesak pemerintah mengusut teror yang menimpa panitia dan narasumber diskusi daring di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Mereka khawatir, jika teror serupa dibiarkan, kebebasan akademik dan berpendapat di universitas bakal terkekang serta mengalami kemunduran.

Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto, mengatakan teror seperti itu tak hanya akan berdampak buruk pada kelompok studi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS), yang berencana menggelar diskusi tentang pemakzulan presiden di kampusnya. Menurut dia, sivitas akademika di seluruh kampus Indonesia bisa saja menjadi takut, khawatir, dan tak kreatif setelah peristiwa ini.

"Lalu, apa yang kita bisa harapkan dari dunia pendidikan tinggi? Orang mau berekspresi secara akademik akan menjadi terkekang," kata Sigit dalam diskusi bertema “Mengapa Diskusi dan Tulisan Diteror?” yang diselenggarakan Tempo, melalui program “Ini Budi Spesial”, kemarin. 

Sigit mengimbuhkan, meski mengambil topik seputar pemberhentian presiden, diskusi tersebut sah secara hukum. Selain itu, menurut dia, menyatakan pendapat ataupun berdiskusi merupakan  bagian dari tugas akademikus sebagai bagian dari proses pendidikan.

Narasumber dan panitia diskusi ilmiah kajian hukum tata negara pemberhentian presiden mendapatkan ancaman pembunuhan melalui pesan singkat telepon seluler. Akibat ancaman ini, panitia membatalkan kegiatan yang sedianya berlangsung daring pada pukul 14.00-16.00 WIB, Jumat lalu.

Kelompok Constitutional Law Society semula akan menghadirkan guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ni’matul Huda. Poster yang disebar menyebutkan diskusi ini menampilkan moderator mahasiswa UGM, M. Anugerah Perdana, dengan narahubung Fisco dan Malik Anwar.

Presiden Constitutional Law Society, Aditya Halimawan, mengemukakan lembaganya kini berfokus untuk memastikan keselamatan panitia. Mereka juga telah berkomunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta untuk mengadvokasi kasus ini.

Menurut Aditya, teror bermula pada saat ponsel narahubung diskusi, Fisco Mudjito, diretas pada 29 Mei sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku mengakses grup WhatsApp peserta acara dan mengeluarkan seluruh anggotanya. Karena kejadian itu, Aditya bersama panitia dan pemateri berembuk dan bersepakat untuk membatalkan acara.

Ternyata, teror tak berhenti. Pesan bernada ancaman melayang dari nomor tak dikenal ke nomor Aditya, moderator diskusi M. Anugerah Perdana, serta narahubung acara Fisco Mudjito. Pesan-pesan itu dikirim serempak dari nomor berbeda pada Jumat, 29 Mei, pukul 13.00 WIB.

Teror bagi Fisco Mudjito, kata Aditya, juga datang melalui pesan WhatsApp ke ponsel milik sang ibunda. Pesan itu bertulisan, “Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan macam-macam. Saya kan cari Fisco. Fisco kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga Fisco”.

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bakal menelusuri pengirim pesan bernada ancaman kepada panitia diskusi itu. Namun, menurut Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, lembaganya tak terlibat dalam teror itu. "Kalau ada oknum mengatasnamakan Muhammadiyah, jelas bukan atas persetujuan dan sepengetahuan kami," kata Abdul.

Aditya juga diteror melalui ancaman pengenaan pasal makar. Pelaku mengklaim berasal dari Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. "Ponsel Fisco dan akun Instagram CLS juga diretas," kata dia.

Anugerah dan ayahnya juga mendapat ancaman pembunuhan. Anugerah pun mendapat empat pesanan fiktif dari layanan pesan antar makanan ojek online. “Saya sudah diungsikan ke safe house untuk memastikan keselamatan,” tutur dia.

Kepala Humas Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Ratna Permata Sari, menuturkan, rumah Ni'matul Huda sempat didatangi orang tak dikenal pada Kamis, 28 Mei, sekitar pukul 23.00 WIB. Namun, hingga kemarin, Ni’matul tak dapat dimintai konfirmasi.

Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, meminta aparat penegak hukum menindak pelaku intimidasi terhadap panitia dan narasumber diskusi ini. Seluruh sivitas akademika UII, kata dia, mengutuk keras intimidasi terhadap panitia dan pembicara diskusi.

Fathul meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengawal penuntasan kasus. “Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan jaminan kebebasan akademik demi menjamin demokrasi,” kata dia.

Kecaman senada juga datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, serta Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia.

Ketua Kaukus Kebebasan Akademik, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan kebebasan berkumpul dan berpendapat dijamin dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang itu memuat hak sivitas akademika yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Guna melindungi hak tersebut, Herlambang mengatakan pemerintah harus aktif melindungi segala kegiatan akademik dari ancaman. "Insan akademis juga harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan," ujar dia.

Tuntutan juga disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan badan eksekutif mahasiswa. Direktur YLBHI, Asfinawati, menganggap bahwa diskusi seputar pemberhentian presiden adalah membicarakan konstitusi. "Mereka yang menolak membicarakan presiden dalam UUD sebenarnya sedang menolak isi konstitusi," tutur dia.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, juga mendesak pemerintah tak membiarkan kasus teror di kampus menguap begitu saja. Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo harus memastikan agar kepolisian mengusut tuntas perkara ini. Pada saat yang sama, Yati meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada mereka yang diancam teror.

Jika hanya berdiam, menurut Yati, pemerintah juga menjadi pelaku teror secara tak langsung. "Yang kita pertaruhkan bukan saja kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, tapi lebih jauh juga kita sedang mempertaruhkan nilai-nilai demokrasi," ungkap Yati.

Desakan senada disampaikan peneliti hak asasi manusia dan perdamaian dari Setara Institute, Selma Theofany. Menurut dia, jika teror dibiarkan,  pemerintah akan dianggap mengambil untung atas peristiwa teror. "Ada yang mendapat benefit politik dari praktik pembungkaman ini," tutur dia.

Selma juga mengungkapkan, tahun lalu Setara Institute mencatat tujuh peristiwa pembubaran diskusi. Selain itu, ada peristiwa pelarangan buku, penggunaan delik makar yang tak akuntabel, pemblokiran 32 media daring, 204 peristiwa kriminalisasi individu, serta pemblokiran 961 ribu situs Internet dan akun media sosial. Dengan pelbagai catatan merah itu, Setara menempatkan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo pada ranking 1,9, dari skala 1-7, dalam indeks perlindungan kebebasan berekspresi dan pendapat pada 2019.

Adapun Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Komisaris Besar Yulianto mengatakan polisi sedang mengumpulkan petunjuk teror dan ancaman terhadap panitia dan narasumber diskusi di Fakultas Hukum UGM itu. Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor Sleman telah mengumpulkan berbagai informasi, termasuk pencatutan nama Polres Sleman, serta mengecek nomor-nomor peneror. Ia mengatakan polisi segera menuntaskan kasus itu agar tidak terjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. “Hasilnya belum bisa kami umumkan,” kata dia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyesalkan dan mengecam tindakan teror tersebut. “Seminarnya menurut saya tidak apa-apa, tidak perlu dilarang. Menurut konstitusi, memang presiden bisa diberhentikan. Tapi alasan hukumnya limitatif," kata dia.

Mahfud juga mengaku kenal dekat dengan pembicara, Ni'matul Huda. “Saya pembimbingnya saat menempuh pendidikan doktor. Saya tahu dia orangnya tidak subversif. Jadi tak mungkin menggiring ke pemakzulan secara inkonstitusional. Dia pasti bicara berdasarkan konstitusi," kata ahli hukum tata negara ini.

Menurut Mahfud, diskusi tersebut hanya bertujuan membuka wawasan masyarakat bahwa siapa pun tidak bisa serta-merta berteriak menjatuhkan presiden hanya karena kebijakan Covid-19. Ia mengatakan, menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Mahfud pun berharap peneror panitia diskusi tersebut segera ditangkap. “Aparat wajib mengusut siapa pelakunya," kata dia.

ROBBY IRFANY | DEWI NURITA | AJI NUGROHO | SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA) | EGI ADYATAMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI